Oleh : John Orlando (Awam Katolik)
Teropongindonesianews.com
Di tengah masyarakat, istilah anulasi perkawinan dalam Gereja Katolik kerap menimbulkan kebingungan. Banyak orang menyamakan anulasi dengan perceraian, padahal keduanya sangat berbeda. Perceraian berarti memutuskan sebuah ikatan yang sah, sementara anulasi adalah pernyataan bahwa sebuah perkawinan sejak awal tidak pernah sah menurut hukum Gereja karena adanya cacat atau ketidakterpenuhan syarat yang mendasar. Namun, kebingungan tidak berhenti di situ. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah: bagaimana nasib anak-anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dianulasi? Apakah mereka menjadi “anak tidak sah” dan kehilangan hak-haknya? Pertanyaan ini wajar, sebab dalam budaya kita status anak sering kali dikaitkan secara langsung dengan keabsahan perkawinan orangtuanya.
Gereja Katolik, melalui Hukum Kanonik, menegaskan bahwa kekhawatiran ini tidak beralasan. Kanon 1137 menyatakan dengan jelas: “Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah atau yang dipandang sah tetap sah, meskipun kemudian perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah atau dibatalkan.” Dengan kata lain, anak-anak tetap memiliki martabat penuh, tidak ada sedikit pun pengurangan hak, baik secara rohani maupun sosial. Prinsip ini lahir dari pemahaman iman bahwa anak adalah karunia Allah, bukan semata hasil dari kontrak hukum. Martabat anak tidak bergantung pada validitas perkawinan orangtua. Gereja ingin melindungi anak-anak dari stigma sosial dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban akibat status hukum perkawinan orangtuanya. Oleh karena itu, meskipun sebuah perkawinan dianulasi, hak anak atas kasih, pengasuhan, pendidikan iman, serta hak sipil seperti warisan tetap terjamin.
Dalam konteks pastoral, ini berarti tanggung jawab orangtua kepada anak-anaknya tetap sama. Anulasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kewajiban moral dan spiritual terhadap anak. Sebaliknya, situasi ini justru menjadi tantangan iman: bagaimana orangtua tetap menghidupi panggilan untuk mengasihi, mendidik, dan membimbing anak-anak mereka dalam terang Kristus, meskipun ikatan perkawinan mereka dinyatakan tidak sah oleh Gereja.
Penting pula dicatat bahwa dalam hukum negara, Indonesia tidak mengenal konsep anulasi seperti yang ada dalam Gereja. Yang diakui adalah perceraian melalui pengadilan. Maka, dari sisi sipil, hak anak tetap utuh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun hukum perdata. Dengan demikian, baik menurut Gereja maupun negara, anak tidak boleh dirugikan akibat status perkawinan orangtuanya. Dari perspektif hukum negara, posisi anak juga sangat jelas. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Lebih jauh, Pasal 26 menekankan kewajiban orangtua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, termasuk memberikan pendidikan dan nilai-nilai moral.
Dengan demikian, secara Gereja maupun negara, status anak tidak pernah boleh direndahkan hanya karena perkawinan orangtuanya mengalami anulasi atau perceraian. Anak tetap memiliki hak atas kasih sayang, nafkah, pendidikan, dan perlindungan hukum. Baik hukum kanonik maupun hukum negara sama-sama melindungi martabat anak sebagai pribadi manusia yang berharga. Opini ini ingin menegaskan bahwa umat perlu memahami anulasi secara jernih. Anulasi bukan soal legitimasi anak, melainkan soal validitas perkawinan. Gereja sangat melindungi martabat anak agar mereka tidak menjadi korban stigma sosial maupun konflik orangtua. Anulasi tidak boleh mengurangi kasih sayang orangtua kepada anak, justru menjadi tantangan iman untuk terus merawat dan mendidik mereka dengan setia.
Pada akhirnya, anulasi memang bisa mengakhiri ikatan perkawinan yang sejak awal tidak sah menurut hukum kanonik. Tetapi satu hal yang tidak akan pernah bisa dihapus adalah martabat anak-anak yang lahir dari keluarga tersebut. Anak-anak tetap sah, tetap berhak atas kasih, tetap berharga di mata Gereja, negara, dan Allah. Itulah wajah kasih yang sejati: melindungi yang lemah, menjaga martabat manusia, dan menyatakan bahwa setiap anak adalah karunia, bukan korban dari status hukum perkawinan orangtuanya.
Salam.
About The Author
