
Teropongindonesuanews.com
TAPANULI SELATAN – Suasana di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mendadak memanas pada Selasa (14/10/2025).
Puluhan massa dari perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) menggelar aksi unjuk rasa menuntut aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengusut dugaan praktik monopoli proyek di lingkungan Dinkes yang disebut-sebut melibatkan oknum pejabat dan pihak yang dekat dengan Bupati Tapsel.
Koordinator WIB Tapsel, Burhanuddin Hutasuhut, dalam orasinya menyampaikan bahwa pihaknya menemukan adanya dugaan bagi-bagi proyek secara tidak adil oleh Sekretaris Dinkes Tapsel kepada seorang kontraktor bernama Gong Matua Raja Nasution, yang disebut merupakan tim sukses Bupati Tapsel pada Pilkada 2024 lalu.
“Kami menduga ada permainan kotor di Dinas Kesehatan. Proyek yang seharusnya dibagikan secara merata kepada para kontraktor lokal, justru dikuasai oleh satu pihak yang punya kedekatan politik dengan kepala daerah,” tegas Burhanuddin dalam orasinya di hadapan awak media.
Ia menilai tindakan tersebut telah menyalahi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang secara tegas mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan sehat dalam setiap proses pengadaan.
Lebih lanjut, WIB mendesak Kejaksaan Negeri dan Polres Tapanuli Selatan agar segera turun tangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut.
“Jika benar ada indikasi intervensi politik dalam pembagian proyek, maka ini sudah mencederai semangat reformasi birokrasi dan mencoreng integritas pemerintahan daerah,” ujar Burhanuddin.
Aksi unjuk rasa yang mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian itu sempat menyita perhatian pegawai dan masyarakat sekitar kantor Dinkes.
Massa WIB juga membawa spanduk dan poster bernada kecaman, di antaranya bertuliskan “Usut Mafia Proyek Dinkes Tapsel” dan “Bupati Harus Tegas Bersihkan Pejabat Bermain Proyek”.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Staf Ahli Bupati Bidang Organisasi dan Pemerintahan, Ali Akbar Hutasuhut, sempat menemui massa dan menegaskan bahwa aspirasi serta tuntutan WIB akan segera disampaikan kepada Bupati Tapsel untuk ditindaklanjuti.
“Kami menerima aspirasi rekan-rekan WIB dan akan menyampaikannya kepada pimpinan. Pemerintah daerah tentu mendukung setiap langkah pengawasan publik yang konstruktif,” ujar Ali Akbar di hadapan pengunjuk rasa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang dilayangkan oleh WIB.
Sementara itu, Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi tegaknya keadilan dan bersihnya birokrasi di Tapanuli Selatan.
Mora Siregar








