
Teropongindonesianews.com
Kabupaten Bandung – Pemerintah Kabupaten Bandung, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), secara resmi memperkuat transformasi digital di sektor perpajakan dengan mengadopsi sistem pendataan berbasis Geographic Information System (GIS). Langkah inovatif ini merupakan bagian dari strategi akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2026, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan pajak daerah yang lebih akurat, transparan, dan efektif.
Kepala Bapenda Kabupaten Bandung, Erwan Kusuma Hermawan, menjelaskan bahwa integrasi teknologi GIS menjadi lompatan strategis untuk menciptakan basis data perpajakan yang valid dan komprehensif. Dengan pemanfaatan teknologi pemetaan berbasis spasial, identifikasi objek dan subjek pajak tidak lagi hanya mengandalkan data administratif, melainkan mampu memvisualisasikan kondisi riil di lapangan secara akurat. “Pemanfaatan GIS memungkinkan kami memiliki data yang terintegrasi dan mudah dianalisis secara real-time. Hal ini meminimalkan risiko ketidaktepatan data dan memastikan setiap potensi pajak dapat terpetakan secara sistematis,” ujar Erwan.
Dalam perencanaan anggaran 2026, Bapenda memfokuskan pada dua sektor unggulan yang memiliki korelasi tinggi dengan pembangunan wilayah: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui pemutakhiran data luas bangunan dan fungsi lahan terkini, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) seiring dengan masifnya pertumbuhan infrastruktur dan investasi. Dengan dukungan GIS, pemerintah dapat menganalisis tren perkembangan wilayah untuk memprediksi potensi penerimaan BPHTB dari area komersial baru secara lebih presisi.
Lebih dari sekadar meningkatkan penerimaan daerah, transformasi digital ini juga dirancang untuk membangun kepercayaan publik. Sistem perpajakan yang terbuka dan berbasis data faktual diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (tax compliance).
“Kami ingin menciptakan ekosistem perpajakan yang modern dan akuntabel. Ketika data yang digunakan faktual, kebijakan fiskal yang diambil pun akan lebih tepat sasaran, yang pada akhirnya memberikan manfaat kembali kepada masyarakat melalui pembangunan daerah,” tambah Erwan.
Raja





