Teropongindonesianews.com
Probolingggo – Langkah nyata dalam memperkuat ekosistem pedagang kaki lima di Kabupaten Probolinggo kembali ditunjukkan melalui peresmian Kantor Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kecamatan Pajarakan pada Selasa (10/02) kemarin. Peresmian ini menjadi tonggak sejarah baru bagi para pelaku usaha kecil di wilayah tersebut untuk mendapatkan wadah aspirasi yang lebih representatif.
Acara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo. Dalam sambutannya, Kadis DKUPP mengapresiasi inisiatif APKLI dalam mengonsolidasi para pedagang.
“Kehadiran kantor ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol semangat kolektif untuk menaikkan kelas pedagang kaki lima kita agar lebih berdaya saing dan tertata,” ujar beliau di hadapan para pengurus serta anggota.
Dukungan Penasehat dan Nakhoda APKLI
Hadir pula Bapak H. Faikul Himam selaku Penasehat APKLI yang turut memberikan wejangan motivasi. Beliau menekankan pentingnya kekompakan dan integritas dalam berorganisasi demi kesejahteraan bersama. Menurutnya, keberadaan kantor ini harus menjadi “rumah ramah” bagi setiap anggota yang membutuhkan solusi atas kendala di lapangan.
Ketua APKLI Kabupaten Probolinggo, Bapak Moh Zaini, memimpin langsung jalannya acara. Dengan didampingi jajaran pengurus dan anggota, Zaini menegaskan komitmennya untuk terus melakukan ekspansi dan penguatan struktur organisasi hingga ke tingkat kecamatan.
Kolaborasi Strategis dengan Perbankan
Salah satu poin krusial dalam peresmian ini adalah hadirnya kemitraan strategis dengan Bank UMKM Jawa Timur. Kerja sama ini diproyeksikan untuk membuka akses permodalan yang lebih mudah dan sehat bagi para pedagang kaki lima, guna menghindari jeratan pinjaman ilegal yang kerap merugikan pelaku usaha kecil.
Peresmian kantor ini diakhiri dengan pemotongan tumpeng dan ramah tamah antara pengurus APKLI, pihak dinas, dan perwakilan perbankan. Dengan beroperasinya kantor ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah, asosiasi, dan lembaga keuangan dapat berjalan lebih sinkron demi pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Probolinggo.(Biro).
About The Author
