
Teropongindonesianews.com
SITUBONDO – Proses audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur di Kabupaten Situbondo mendapat atensi serius dari Berbagai Pihak,Salah Satunya LBH Cakra DPC Situbondo
Ketua LBH Cakra DPC Situbondo, Nofika Syaiful Rahman yang akrab disapa Opek secara tegas menyatakan dukungannya sekaligus memberikan pengawasan ketat terhadap kinerja tim auditor negara tersebut. Fokus utama pengawasan kali ini tertuju pada sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai oleh APBD 2025.
Opek menekankan pentingnya integritas BPK dalam menjalankan fungsinya. Ia berharap proses audit tidak hanya menjadi rutinitas administratif, melainkan instrumen penegakan transparansi yang objektif.
”Kami berharap BPK RI Perwakilan Jawa Timur bekerja secara efektif dan tidak pandang bulu. Baik kontraktor pelaksana maupun pihak Dinas terkait harus dimintai pertanggungjawaban jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan,” tegas Opek dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Opek mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi mandiri dan mengantongi data signifikan sebagai kontrol sosial. LBH Cakra mengklaim telah menyiapkan 12 sampel kegiatan infrastruktur yang akan dijadikan bahan pembanding dengan hasil audit BPK nantinya.
”Kami memiliki 12 titik sampel yang nantinya akan kami jadikan indikator perpaduan data. Kami akan lihat, apakah temuan tim kami di lapangan selaras dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK,” tambahnya.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada celah bagi oknum-oknum tertentu untuk “bermain” dalam laporan hasil pemeriksaan. Perpaduan data ini diharapkan mampu mengungkap kualitas pekerjaan infrastruktur yang sebenarnya di Kabupaten Situbondo.
Hingga berita ini diturunkan, Opek masih enggan merinci daftar 12 proyek infrastruktur mana saja yang masuk dalam daftar pantauan LBH Cakra. Hal ini sengaja dilakukan sebagai strategi pengawasan agar tidak ada upaya pengondisian di lapangan sebelum hasil audit resmi diumumkan.
Kehadiran LBH Cakra dalam mengawal audit APBD 2025 ini menjadi sinyal kuat bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo dan para rekanan agar lebih serius dalam merealisasikan anggaran publik demi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok
BiroTIN/STB








