Oleh: Cosmas Damianus Meze
(Pemerhati Anak & Pendidikan, tinggal di Nagekeo)
Teropong Indonesia News
Tema Hari Pendidikan Nasional 2026, “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, membawa pesan penting bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kolektif. Namun, di berbagai penjuru daerah, kita masih menghadapi realitas pahit: keterbatasan sarana, ketiadaan ruang kelas fisik, hingga minimnya fasilitas pendukung. Salah satunya di TKN Wolowawo, Kelurahan Olakile, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo. Fasilitas serba terbatas tanpa gedung permanen tidak menyurutkan semangat komunitas masyarakat di kampung Wolowawo untuk mendukung keberlanjutan TKN Wolowawo ini. Akses masuk dari jalan utama yang sulit karena kondisi jalan yang rusak parah membuat TKN Wolowawo luput dari perhatian berbagai pihak. Sejak diinisiasi tahun 2021, TKN Wolowawo belum memiliki gedung permanen dan alat peraga edukatif yang memadai. Saat ini masih menggunakan gedung posyandu yang sebelumnya juga digunakan masyarakat kampung Wolowawo untuk tempat musyawarah.
Pada Sabtu, 2 Mei 2026 bertepatan dengan Perayaan Hardiknas tahun ini, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IG-TKI) tingkat kecamatan Boawae menyelenggarakan peringatan Hardiknas bertempat di TKN Wolowawo untuk menunjukkan kepedulian seluruh elemen terhadap keberadaan TKN Wolowawo ini. Maria Pajo, pengawas TK PAUD pada dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Nagekeo dalam sambutannya mengajak semua pihak untuk turut memberi perhatian kepada keberadaan lembaga layanan pendidikan anak usia dini terutama yang berada di daerah remote dan sulit terjangkau dengan segala keterbatasan yang ada. “Hari ini kami yang bergabung dalam IG-TKI Boawae bersepakat hadir di sini untuk memberi dukungan secara langsung dan mengajak semua unsur dan elemen , khususnya pemerintah sebagai pemangku kewajiban utama dan pertama agar memberi perhatian lebih terhadap segala keterbatasan layanan yang ada di Lembaga TK ini. Terlibat dalam kegiatan ini para kepala sekolah dan guru serta 130 anak dari 35 TK PAUD yang ada di kecamatan Boawae, terang Maria Pajo
Lebih lanjut, Lurah Olakile dalam sambutannya, membacakan pesan-pesan penting Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka perayaan Hardiknas tahun 2026 yang juga mengajak kolaborasi muliti pihak untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi semua. Sesuai pesan Menteri, kita perlu menghidupkan kembali Nilai Asah, Asih, dan Asuh, tegas Lurah Olakile, Alexandro B. Kodhi.
Esensi pendidikan adalah memuliakan peserta didik secara tulus dan penuh kasih sayang untuk menumbuhkan potensi alami mereka. Hal ini sejalan dengan ajaran Ki Hajar Dewantara melalui Asah, Asih dan Asuh.
PEMBELAJARAN MENDALAM DAN PRINSIP 3M
Pemerintah melalui Kemendikdasmen mendorong penerapan pola Pembelajaran Mendalam (Deep Learning). Pendekatan ini bertujuan agar murid tidak sekadar menghafal materi, melainkan memahami konsep secara mendalam, berpikir kritis, dan menjadi pembelajar aktif.
Guna menunjang keberhasilan deep learning, pemerintah fokus pada dua hal utama yakni:
Pertama, Revitalisasi Fisik & Digitalisasi melalui pembangunan dan perbaikan sarana sekolah serta memperluas digitalisasi pembelajaran agar siswa belajar di lingkungan yang nyaman dan modern.
Kedua, Meningkatkan Kapasitas dan Kesejahteraan Guru melalui pemberian tunjangan sertifikasi yang ditransfer tepat waktu setiap bulan, serta insentif bulanan untuk guru honorer.
Untuk mendukung terwujudnya kualitas pendidikan perlu juga menerapkan Prinsip Tiga “M” yakni Mindset (Pola Pikir) yang Maju agar terbuka terhadap perubahan dan inovasi; Mental yang Kuat agar Tangguh dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan serta Misi yang Lurus melalui komitmen penuh demi masa depan generasi bangsa.
Tanpa ketiganya, semua kebijakan itu hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang sekadar ditandai dengan capaian angka-angka kuantitatif. Perlu juga didorong Kolaborasi dan Partisipasi Semesta karena Pendidikan yang bermutu tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah sendirian. Dibutuhkan sinergi dan integrasi dari semua pihak seperti sekolah, keluarga, masyarakat, dan media demi mewujudkan Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat.
KOLABORASI-ADAPTATIF DI TENGAH EFISIENSI DAN KETERBATASAN
Menghadapi tantangan ini, kita tidak boleh membiarkan ketiadaan dinding sekolah menghentikan hak belajar anak-anak. Kita perlu mereformasi cara pandang kita melalui empat pilar aksi berikut:
1. Pemerintah sebagai Pemangku Kepentingan Pertama dan Utama.
Sebagai pemegang mandat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah pusat maupun daerah memegang kendali paling krusial termasuk dalam hal Revitalisasi & Fleksibilitas Anggaran. Pemerintah harus memprioritaskan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan sarana di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Perlu juga Adaptasi Regulasi di daerah-daerah yang belum memiliki bangunan fisik dimana pemerintah dan stakeholders terkait lainnya harus mendukung model pembelajaran berbasis komunitas atau ruang publik terbuka agar tetap diakui dalam sistem pendidikan nasional.
2. Integrasi Program dengan Menyatukan PAUD, Posyandu, dan Perlindungan Anak.
Ketiadaan ruang fisik dapat disiasati dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada secara terpadu. Pendekatan konvergensi ini menghemat sumber daya sekaligus memperluas dampak. Kita perlu mendorong Optimalisasi Posyandu untuk penyelenggaraan layanan pendidikan anak usia dini. Di wilayah tanpa gedung sekolah, layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diintegrasikan langsung dengan jadwal dan tempat Posyandu. Sambil anak dipantau tumbuh kembang dan gizinya, mereka juga mendapatkan stimulasi psikososial serta pendidikan karakter sejak dini. Melalui Perlindungan Anak Terpadu, ruang belajar darurat atau kelas komunitas ini sekaligus berfungsi sebagai Safe Space (Ruang Aman). Di sinilah nilai-nilai Perlindungan Anak ditanamkan, mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi sekaligus menjamin hak-hak dasar mereka terpenuhi secara utuh.
3. Mendorong Partisipasi Multipihak (Stakeholders)
Ketika ruang kelas terbatas, seluruh semesta—mulai dari masyarakat lokal, sektor swasta, DPRD, hingga lembaga non-pemerintah—harus turun tangan. Dunia usaha dapat menyalurkan CSR untuk pengadaan fasilitas belajar portabel atau taman bacaan. Selanjutnya Masyarakat sebagai Guru dan Ruang Belajar dimana Rumah warga, balai desa, atau tempat ibadah dapat dialihfungsikan menjadi ruang belajar sementara. Tokoh masyarakat, pemuda, dan relawan dapat mengambil peran sebagai pendamping belajar.
PENUTUP
Pendidikan bermutu untuk semua tidak boleh diartikan secara sempit sebatas megahnya gedung sekolah. Di tengah keterbatasan sarana, Partisipasi Semesta melalui keterlibatan semua adalah kunci. Dengan menempatkan pemerintah sebagai motor penggerak utama, mengintegrasikan layanan PAUD dengan kesehatan dan perlindungan anak, serta membuka ruang bagi kontribusi masyarakat, kita dapat memastikan bahwa api belajar tetap menyala di mana saja. Karena pada hakikatnya, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap orang adalah guru. Pendidikan yang sesungguhnya adalah proses kehidupan itu sendiri. Ruang kelas hanyalah salah satu wadah formal, namun laboratorium belajar yang sesungguhnya adalah dunia kehidupan nyata—tempat kita berinteraksi, berempati, dan membawa dampak nyata bagi sesama.
Tabe. Terima kasih.
About The Author
