Teropong Indonesia News
Surabaya – Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (AMI) mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dan mengepung kantor DPRD Kota Surabaya, serta kantor DPW dan DPC PKB Jawa Timur, terkait dugaan pemotongan dana reses anggota dewan. Langkah ini diambil sebagai tekanan agar partai politik mengambil tindakan tegas terhadap kadernya yang diduga terlibat.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, SE., SH., menegaskan dugaan pemangkasan dana sangat merugikan rakyat. Dari anggaran sebesar Rp22 juta per titik kegiatan, yang diterima masyarakat hanya sekitar Rp5,5 juta. “Ini uang rakyat, bukan milik pribadi. Selisih Rp16,5 juta itu ke mana? Ini pengkhianatan amanah, sangat keterlaluan,” tegasnya Kamis (28/5/2026).
AMI menuntut pemecatan segera oknum anggota dewan yang terbukti terlibat, serta meminta aparat penegak hukum dan Inspektorat mengaudit seluruh penggunaan dana reses. “Jangan jadikan aspirasi rakyat sebagai bancakan. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan hilang,” tambah Baihaki.
Hingga berita ini diturunkan, pihak anggota dewan yang namanya disebut maupun pengurus Fraksi PKB DPRD Surabaya belum memberikan tanggapan resmi. Kasus ini kini menjadi sorotan luas karena menyangkut penggunaan uang negara dan hak masyarakat. Red
About The Author
