Teropong Indonesia News
Sarolangun, Jambi – Program Cetak Sawah Rakyat Pemerintah Kabupaten Sarolangun menargetkan 350 hektare lahan baru tahun 2026. Namun fakta memilukan: proyek bernilai belasan miliar rupiah—sepenuhnya dana pusat—dijalankan tanpa transparansi, tanpa rincian resmi, dan tertutup rapat. Hal ini memicu sorotan tajam dari LSM Pemantau Kebijakan Publik (PKP).
Dinas TPHP Sarolangun menempatkan proyek ini sebagai prioritas utama. Berlandaskan aturan Kementerian Pertanian dengan dukungan TNI, namun pelaksanaannya justru mengabaikan prinsip keterbukaan publik.
Secara hitungan resmi nasional, biaya cetak sawah adalah Rp35 juta per hektare. Untuk target 350 hektare, total anggaran mencapai belasan miliar rupiah, semuanya bersumber dari kas negara. Namun tidak ada satu pun rincian penggunaan, pembagian, maupun alokasi dana yang dipublikasikan di tingkat kabupaten.
Sebanding dengan skala nasional yang mencakup 250.000 hektare senilai Rp8,75 triliun, di Sarolangun justru berjalan dalam ketidakjelasan. Dinas TPHP juga mengajukan permohonan bantuan alat pertanian, namun data lokasi per kecamatan, progres fisik lapangan, hingga laporan kinerja disembunyikan. Pihak dinas berkelit: “baru disampaikan jika data sudah ada”.
UPAYA KONFIRMASI GAGAL TOTAL: KADIS TIDAK BISA DITEMUI
Pimpinan LSM PKP Sarolangun, Atrizal, bersama awak media Teropong Indonesia News.Com, mendatangi kantor Dinas TPHP pada Rabu, 9 September 2026 pukul 14.30 WIB untuk menuntut kejelasan. Namun, Kepala Dinas TPHP, Dulmu’i, SP, tidak berada di ruang kerjanya. Upaya menghubungi melalui telepon maupun WhatsApp gagal total—nomor tidak aktif.
Hingga berita ini ditayangkan, Dinas TPHP Sarolangun tetap bungkam, tidak memberikan penjelasan, dan menutup akses informasi terkait proyek raksasa bernilai belasan miliar tersebut.
(Darmawan)
About The Author
