Teropongindonesianews.com
PROBOLINGGO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo resmi menggelar Festival Antikorupsi 2026 di Gelora Merdeka, Kraksaan, Sabtu (12/9/2026). Diwarnai aksi pembuatan mural bertema antikorupsi, ajang ini diklaim sebagai bentuk edukasi publik untuk menanamkan nilai integritas dan pencegahan korupsi sejak dini.
Namun, semarak festival tersebut justru menuai kritik tajam dari masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan keseriusan dan komitmen nyata Pemkab Probolinggo di tengah mandeknya penanganan kasus dugaan pelanggaran integritas di lingkup birokrasi, salah satunya polemik dugaan pemotongan honor instruktur serta anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Hingga gelaran festival berlangsung, kasus tersebut masih berstatus “dalam proses” tanpa kejelasan progres yang transparan. Ironisnya, para pihak yang diduga menjadi korban hingga kini belum pernah dipanggil untuk dimintai klarifikasi resmi.
Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Sabtu (12/9/2026), Inspektur Inspektorat Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi, berdalih bahwa festival dan mural antikorupsi merupakan sarana edukasi penting bagi masyarakat.
“Kalau terkait giat tadi dan mural adalah upaya Pemkab untuk memberikan edukasi dan pentingnya integritas pada masyarakat,” ujar Imron.
Menanggapi kelanjutan dugaan pemotongan honor instruktur dan Paskibraka, Imron singkat menyatakan bahwa penanganannya masih berjalan. “Terkait dengan pemotongan honor di atas, sekarang masih berproses, Pak,” tambahnya.
Pernyataan normatif tersebut kian memperkuat keraguan publik. Tanpa adanya pemanggilan terhadap korban dan keterbukaan hasil investigasi, langkah Inspektorat dikhawatirkan sekadar menjadi tameng administratif.
Pemberantasan korupsi tentu tidak bisa direduksi sekadar menjadi agenda seremonial tahunan atau kampanye visual belaka. Integritas birokrasi diuji dari kecepatan, objektivitas, dan keberanian pemerintah daerah dalam menuntaskan setiap temuan atau laporan penyimpangan secara transparan.
Publik Kabupaten Probolinggo kini menagih bukti konkret. Apakah Festival Antikorupsi 2026 ini benar-benar menjadi titik balik penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, atau sekadar perayaan simbolis tanpa penyelesaian substansial? Ujian terbesarnya terletak pada bagaimana Pemkab Probolinggo segera menuntaskan kasus honor Paskibraka secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. (Biro)
About The Author
