Teropongindonesianews.com
BANYUWANGI – Tembok tinggi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banyuwangi seolah runtuh sejenak pada Kamis malam (1/10/2026). Di tengah sorotan nasional pasca-insiden Lapas Cibinong, jajaran pimpinan Lapas Banyuwangi memilih jalan tak biasa: blusukan ke ruang publik. Dalam forum diskusi yang digagas Rumah Kebangsaan Banyuwangi (RKB), Kepala Lapas (Kalapas) Solichin, A.Md.IP., S.H., M.Si., mengeluarkan pernyataan keras: tidak ada ampun bagi petugas yang bermain curang.
Menjawab instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait komitmen Zero Halinar (Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba), Solichin menegaskan bahwa pembersihan internal adalah harga mati. Ia tidak hanya menargetkan warga binaan atau pengunjung, tetapi juga menyasar “oknum nakal” di tubuh petugas sendiri.
“Kami tidak akan memberikan toleransi sekecil apa pun. Kalau ada petugas kami yang coba-coba ‘main mata’, memfasilitasi barang terlarang, atau melakukan pungli, siap-siap menerima sanksi tegas. Transparansi adalah kunci untuk merawat integritas,” tegas Solichin di hadapan aktivis, akademisi, tokoh masyarakat, dan insan pers.
SOP Diperketat, Razia Mendadak Jadi Rutinitas
Komitmen tersebut bukan sekadar janji manis. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), Sabar Supriyanto, membeberkan strategi konkret. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan telah diperketat secara drastis.
“Razia mendadak hingga pengawasan lalu lintas barang dan orang dipastikan berjalan tanpa celah. Deteksi dini gangguan keamanan dilakukan secara rutin dan terukur,” ujarnya. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi “jalan tikus” bagi peredaran narkoba atau ponsel pintar di dalam lapas.
Digitalisasi untuk Matikan Celah Pungli
Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Kasi Binadik), Sugeng Sayogo, menekankan aspek transparansi layanan. Ia menjamin bahwa seluruh proses pengusulan remisi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), hingga Cuti Menjelang Bebas (CMB) kini dapat dipantau melalui aplikasi digitalisasi.
“Semua gratis dan bisa dicek. Pemasyarakatan yang humanis hanya bisa terwujud jika hak-hak warga binaan diberikan secara adil tanpa ada celah Pungli,” jelas Sugeng.
Masyarakat Sipil: Ini Benteng Terkuat Cegah Penyimpangan
Langkah berani Kalapas Solichin mendapat apresiasi dari Ketua Rumah Kebangsaan Banyuwangi (RKB), Hakim Said, S.H. Menurutnya, keterbukaan seperti inilah yang selama ini dinantikan untuk membongkar praktik tersembunyi di balik tembok penjara.
“Diskusi ini bukan formalitas, melainkan wadah membangun pengawasan partisipatif. Sinergi antara masyarakat sipil dan keterbukaan tata kelola lapas adalah benteng terkuat mencegah penyimpangan,” ungkap Hakim Said yang bertindak sebagai moderator.
Acara ditutup dengan ikrar komitmen bersama, menandai babak baru sinergi pengawasan publik di Banyuwangi. Pertanyaannya kini: Apakah janji “sikat oknum nakal” ini akan benar-benar terealisasi dalam aksi nyata, atau hanya berhenti di retorika? Publik akan terus mengawasi.
Jurnalis: ADI – 1
About The Author
