Proyek Revitalisasi TK DWP Senilai Rp174,9 Juta Dipertanyakan Kualitasnya
Teropong Indonesia News
BAWEAN, GRESIK – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) KSM Sangkapura menyoroti pelaksanaan proyek revitalisasi TK Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 ini memiliki nilai bantuan sebesar Rp174.936.000.
Program revitalisasi Satuan Pendidikan sejatinya merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang aman dan layak. Namun temuan di lapangan menunjukkan hal-hal yang sangat mengkhawatirkan.
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, pelaksanaan pekerjaan dinilai jauh dari standar yang seharusnya, Beberapa temuan penting antara lain,
Minimnya Tenaga Kerja untuk Proyek senilai ratusan juta rupiah ini yang hanya dikerjakan oleh 2 pekerja, padahal lingkup pekerjaan membutuhkan jumlah tenaga kerja yang memadai agar selesai tepat waktu dan sesuai kualitas.
Selain itu Pekerjaan itu Tanpa Pengawasan Sama Sekali, baik dari pihak Kepala Sekolah, konsultan pengawas, maupun pengawas dari pihak pelaksana. Pekerjaan berjalan tanpa arahan dan kontrol yang memadai, Para pekerja juga tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang layak sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Hal ini sangat membahayakan keselamatan para pekerja sendiri dan Kualitas Pekerjaan juga dipertanyakan, terlihat dari Pemasangan cor beton bertulang pada kusen dan gawang pintu ternyata hanya terpasang di sebelah timur saja, sementara di sisi lainnya tidak terpasang, Jika dibiarkan, hal ini dapat mengancam kekokohan dan keamanan bangunan secara keseluruhan.
Junaidi, Ketua GMBI KSM Sangkapura, menyampaikan kekhawatirannya atas kondisi tersebut, “Anggaran yang bersumber dari uang negara harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kami sangat prihatin melihat kondisi di lapangan. Hanya dua-tiga orang yang bekerja, tanpa pengawasan siapa pun, tanpa APD, dan konstruksi pun tidak selesai dipasang dengan sempurna. Siapa yang menjamin bangunan ini aman untuk anak-anak kita…?” Ujarnya.
Menurutnya, pekerjaan revitalisasi sekolah tidak boleh sekadar mengejar target penyelesaian secara administrasi. Kualitas material, standar teknis, dan keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama, Tanpa pengawasan yang konsisten, risiko kerusakan dini dan ketidaklayakan bangunan sangat besar.
GMBI KSM Sangkapura meminta instansi berwenang untuk segera turun langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh di lokasi proyek, Hal-hal yang perlu diverifikasi antara lain yaitu
– Kesesuaian spesifikasi teknis dengan hasil pekerjaan
– Kelengkapan dokumen pengawasan harian
– Pemenuhan standar K3 di lokasi
– Kesempurnaan konstruksi bangunan termasuk kusen dan gawang pintu
“Jangan sampai anggaran yang besar justru menghasilkan bangunan yang tidak kokoh dan membahayakan penghuninya, Transparansi dan pengawasan bukan beban, melainkan kebutuhan mendesak agar uang rakyat tidak terbuang sia-sia,” tegas Junaidi.
GMBI berharap jika ditemukan ketidaksesuaian, segera dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum pekerjaan dinyatakan selesai dan dilaporkan selesai.
Teropong Indonesia News akan terus memantau perkembangan dan tindak lanjut dari proyek ini.
Sampai berita ini di unggah, Media Teropong Indonesia News akan terus memantau perkembangan proyek ini dan juga langkah Aktivis GMBI dalam menyikapi Langkah pelaksanaan Proyek Revitalisasi yang di duga terkesan asal-asalan tersebut. RED
About The Author
