Tanpa Musyawarah, Pakai Lahan Pribadi Kades, Nomor Kontak Bahkan Diblokir
BAWEAN, GRESIK – Pembangunan fasilitas pembakaran sampah di Dusun Duku, Desa Sungai Rujing, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, semakin menimbulkan tanda‑tanya besar di kalangan pengawas masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) KSM Sangkapura menilai proses pembangunan tersebut penuh ketidak‑transparanan, bahkan pihak LSM yang ingin melakukan klarifikasi justru diblokir nomor teleponnya oleh Kepala Desa Sungai Rujing Zainal Abidin.
Ketua LSM GMBI‑KSM Sangkapura, Junaidi, mempertanyakan dari awal perencanaan, penggunaan anggaran Dana Desa, hingga status kepemilikan lahan tempat fasilitas itu dibangun.
Dari data yang diperoleh LSM, pada tahun 2024 pemerintah desa sempat merencanakan pembangunan fasilitas serupa dengan anggaran Rp 50 juta dari Dana Desa, yang direncanakan di Dusun Sungaitirta di atas tanah wakaf masjid. Rencana itu kemudian mendapat protes warga karena dinilai tanpa musyawarah yang mencapai kesepakatan.
Alih‑alih memperbaiki proses perencanaan, pada tahun 2026 pembangunan fasilitas berlanjut, kali ini dibangun di atas lahan milik pribadi Kepala Desa Zainal Abidin, berukuran sekitar 2 × 2 meter dengan tinggi lebih dari 3 meter. Yang lebih mencolok, pembangunan ini berjalan tanpa musyawarah desa (Musdes) maupun musyawarah dusun (Musdus) yang diketahui masyarakat luas.
Saat dikonfirmasi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Rujing mengaku tidak mengetahui ada pembangunan tersebut, karena tidak ada pemberitahuan dari pihak kepala desa. Masalah ini sempat dibahas dalam rapat tingkat Kecamatan Sangkapura, di mana muncul pertanyaan krusial: apa jadinya bangunan itu apabila Zainal Abidin tidak lagi menjabat sebagai kepala desa?
Menanggapi hal itu, kepala desa menyebut fasilitas itu nantinya bisa dipakai dengan sistem sewa — pernyataan yang semakin menimbulkan kegelisahan, mengingat pembangunan menggunakan uang rakyat dari Dana Desa yang seharusnya menjadi aset milik desa, bukan bergantung pada perjanjian sewa tanah pribadi pejabat.
Tidak hanya BPD, pihak internal perangkat desa pun tampak tidak dilibatkan. Kasi Pembangunan dan perangkat desa yang akrab disapa Pak Obek mengaku tidak mengetahui rincian pembangunan tersebut. Pak Obek bahkan menyatakan pembangunan‑pembangunan di desa itu kerap bermasalah, karena Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya dijadikan formalitas semata, sedangkan seluruh proses justru dikerjakan langsung oleh kepala desa.
Ketika tim LSM GMBI berusaha meminta klarifikasi langsung kepada Kepala Desa Zainal Abidin untuk meluruskan berbagai pertanyaan tersebut, nomor telepon pihak LSM justru diblokir.
“Kalau tidak ada yang disembunyikan, mengapa nomor kami malah diblokir? Ini semakin membuat kami dan warga bertanya‑tanya, ada apa di balik semua pembangunan ini?” tegas Junaidi.
Ia menegaskan bahwa ini bukan masalah pribadi, melainkan soal tanggung jawab uang negara yang berasal dari kontribusi masyarakat. “Kalau menggunakan Dana Desa, harus jelas perencanaannya, siapa pelaksananya, status tanahnya, berapa anggarannya, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Jangan sampai uang rakyat habis, sementara proses perencanaan dan pengawasan dikesampingkan,” ujar Junaidi dengan nada tegas.
LSM GMBI‑KSM Sangkapura mendesak Inspektorat Kabupaten Gresik, Kejaksaan Negeri Gresik, serta aparat pengawas lainnya segera melakukan audit mendalam. Pemeriksaan tidak hanya terbatas pada fasilitas pembakaran sampah ini, tetapi juga seluruh kegiatan pembangunan bersumber Dana Desa dan Bantuan Keuangan di Desa Sungai Rujing untuk memastikan tidak ada penyimpangan peraturan.
LSM juga meminta Kepala Desa Sungai Rujing segera membuka akses komunikasi dan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai dasar hukum pembangunan, status lahan, serta kepemilikan aset hasil pembangunan tersebut. RED
About The Author
