Oleh Taufiq
Tim Bela Negara, Tim Live Streaming
Media Online TIN
Frase _Grade 12, UTS_ yang diterbitkan Kemendikdasmen [dulu Mendasmen] untuk Pilpres 2024 kini diuji lewat Mahkamah Konstitusi. MK menerbitkan putusan baru yang justru membuka perdebatan baru tentang apa arti _final and binding_ itu sendiri.
Suket Dalam Pertimbangan Hukum MK Tidak Ditemukan Adanya Fisik Ijazah Milik Gibran
Suket dalam pertimbangan hukum MK tidak ditemukan adanya fisik ijazah milik Gibran menurut pertimbangan hukum 9 Hakim MK.
Dalam Putusan Nomor *01/PHPU.PRES-XXIV/2026* yang dibacakan 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA atau sederajat. a8c1
Dokumen yang ada hanya berupa _certificate of attendance, academic records,_ dan _explanation of grades_. MK menilai dokumen tersebut hanya membuktikan kehadiran mengikuti pendidikan, bukan kelulusan. 2337
Hal itu diperkuat keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan yang menyatakan tidak terdapat dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung surat penyetaraan ijazah luar negeri. 2337
*Meski Gugatan Denny Indrayana Cs Tidak Diterima, MK Tetap Memeriksa Warkah Pilpres 2024*
Meski gugatan Denny Indrayana cs tidak diterima, MK tetap memeriksa Warkah Pilpres 2024 yang di dalamnya ada Suket tahun 2019.
Suket yang dimaksud adalah *Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019*. MK mempertimbangkan dalil pemohon yang menyatakan Suket tersebut cacat administratif karena tidak pernah dikuatkan dengan dokumen ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Permendikbud 29/2014. 851e
Namun dalam amar putusan, MK mengabulkan eksepsi termohon soal kedudukan hukum pemohon. Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon dinilai bukan pasangan calon. MK menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dalam posisinya sebagai Wakil Presiden. 46da
Inilah yang disebut publik sebagai terkikisnya marwah _final and binding_: MK masuk ke substansi, menemukan fakta tidak ada ijazah, tapi tidak bisa mengeksekusi karena alasan _legal standing_. Putusan menjadi final, tapi tidak menyelesaikan substansi.
*Buntutnya: MA Batalkan Suket, Kemendikdasmen Cabut Suket*
Perdebatan itu tidak berhenti di MK. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor *742 K/TUN/2026* mengabulkan gugatan H.M. Subhan, menyatakan batal Suket Gibran dan mewajibkan Kemendikdasmen mencabut Suket tersebut. a8c1
Pada 11 November 2026, Kemendikdasmen melalui Keputusan Dirjen Nomor 206 Tahun 2026 secara resmi mencabut Suket Gibran. Surat tersebut dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. a8c1
Artinya, dua lembaga peradilan tertinggi sudah sepakat dalam satu titik: Suket tidak didukung bukti fisik ijazah kelulusan setara SMA.
Lalu Apa Artinya Bagi Jabatan Wapres?
Menurut pakar hukum tata negara, pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden tetap harus melalui mekanisme Pasal 7B UUD 1945, yakni DPR ke MK ke MPR. Putusan MK dan MA soal Suket tidak otomatis memberhentikan Gibran.
Tapi secara moral-politik, marwah putusan MK kini dipertanyakan publik: Jika MK sudah menemukan fakta, kenapa putusan finalnya tidak bisa final menyelesaikan masalah…?
Tim Investigasi | TEROPONG INDONESIA NEWS
AKTUAL DAN TERPERCAYA


