Perpanjangan penahanan 40 hari diduga berlandaskan UU yang telah dicabut, barang bukti elektronik diduga tak lagi steril, dan hak pendampingan hukum diduga diabaikan
Teropong Indonesia News
Denpasar – Hukum acara pidana di Indonesia telah memasuki babak baru. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagai penggantinya, berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP Baru.
Perubahan ini bukan sekadar pergantian nomor. Ia adalah pergantian paradigma: dari sistem yang represif menuju sistem yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kepastian hukum, dan integritas pembuktian.
Namun, dalam praktiknya, transisi itu diduga tidak berjalan di BNN Kota Denpasar.
Satu Tersangka, 5 Gram, dan 40 Hari yang Dipertanyakan
Perkara ini berawal dari penangkapan terhadap G.G.E, tersangka tunggal dugaan penyalahgunaan tembakau gorila seberat 5 gram lebih sedikit.
Ia ditangkap pada Jumat, 24 Oktober 2026 pukul 23.00 WITA di Jalan Gunung Saputan, Denpasar. Sejak saat itu, ia menjalani proses penyidikan.
Melalui Kejaksaan Negeri Denpasar, penyidik kemudian mengajukan perpanjangan penahanan pada 9 November 2026, dengan masa perpanjangan 19 November hingga 28 Desember 2026 – total 40 hari.
Hingga di titik ini, semuanya tampak prosedural. Namun persoalannya muncul ketika publik mencermati dasar hukum yang digunakan.
Dasar Hukum yang Telah Kehilangan Legitimasinya
Dalam surat perpanjangan tersebut, dasar hukum yang dicantumkan diduga masih merujuk pada:
> Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
Sebuah ironi yang elegan namun mengkhawatirkan: bagaimana sebuah produk hukum yang telah dicabut oleh pembentuk undang-undang masih dapat dijadikan pijakan untuk membatasi kemerdekaan warga negara?
Dalam doktrin hukum, penahanan yang didasarkan pada norma yang sudah tidak berlaku adalah cacat secara fundamental. Ia tidak hanya cacat administratif, tetapi cacat secara substantif. Jika fondasinya runtuh, maka bangunan di atasnya pun tidak dapat dipertahankan.
Barang Bukti yang Seharusnya Steril, Diduga Justru Aktif
Dugaan pelanggaran kedua menyentuh jantung pembuktian: integritas barang bukti.
Telepon genggam milik tersangka yang telah disita pasca-penangkapan diduga masih dalam keadaan aktif dan digunakan untuk menghubungi pihak keluarga berkali-kali. Kondisi aktif tersebut bahkan terkonfirmasi di hadapan tiga awak media.
Dalam sistem peradilan modern, barang bukti elektronik wajib disegel dan disimpan dalam keadaan steril. Setiap aktivitas terhadapnya tanpa prosedur forensik yang sah akan merusak rantai pengamanan barang bukti – _chain of custody.
Jika rantai itu putus, maka nilai pembuktiannya pun gugur. Bukan karena tersangka tidak bersalah, tetapi karena negara gagal menjaga kesucian buktinya sendiri.
Surat yang Datang Setelah Kebebasan Dirampas
Kejanggalan administratif pun muncul. Pihak keluarga baru menerima dua surat penangkapan sekaligus – tertanggal 25 Oktober 2026 dan 28 Oktober 2026 – yang diserahkan di ruang penyidik.
Padahal penangkapan telah terjadi pada 24 Oktober 2026. Artinya, pemberitahuan formal baru sampai ke keluarga setelah tersangka lebih dulu menjalani penahanan berhari-hari.
Dalam negara hukum, pemberitahuan bukan sekadar formalitas. Ia adalah penanda bahwa negara bekerja secara transparan dan dapat diawasi.
Hak Didampingi Kuasa Hukum: Hak yang Tidak Boleh Ditunda
Sejak 9 November 2026, keluarga telah menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi tersangka. Namun, menurut kuasa hukum, surat pemberitahuan penunjukan tersebut tidak memperoleh balasan yang memadai dari penyidik.
KUHAP Baru secara tegas menjamin hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum sejak awal penyidikan. Mengabaikan hak ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan pengingkaran terhadap prinsip _due process of law.
Tersangka boleh diduga bersalah, tetapi haknya untuk didampingi tidak boleh diduga-duga.
Pertanyaan yang Harus Dijawab BNN Kota Denpasar
Rangkaian dugaan pelanggaran ini – dari dasar hukum yang telah dicabut, barang bukti yang diduga tidak steril, administrasi yang terlambat, hingga pendampingan hukum yang diduga dipersulit – mengarah pada satu pertanyaan besar yang kini menanti jawaban:
Mengapa prosedur yang begitu fundamental dapat diabaikan dalam satu perkara…?
Jika dugaan ini terbukti, maka konsekuensi hukumnya tidak dapat dianggap ringan:
1. Penangkapan diduga cacat hukum
2. Penahanan diduga cacat hukum
3. Alat bukti elektronik diduga kehilangan nilai pembuktian
4. Perpanjangan penahanan 40 hari diduga batal demi hukum
Oleh karena itu, keluarga tersangka menuntut Kepala BNN Kota Denpasar, Dr. Leo Edy Defretes, SH, SIK, MH*, untuk menggelar perkara secara terbuka dan mengambil sikap tegas, membebaskan tersangka apabila terbukti prosedur telah dilanggar.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala BNN Kota Denpasar belum memberikan hak jawab.
Teropong Indonesia News membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang disebutkan dalam berita ini, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Karena hukum yang baik bukan diukur dari seberapa keras ia menghukum, melainkan dari seberapa bersih ia ditegakkan. TAUFIQ


