Teropongindonesianews.com
Banyuwangi. – Kita hidup di zaman ketika suara keras lebih mudah viral dibanding suara waras. Ketika agama sering kali dipelintir untuk kepentingan kuasa, dan ekstremisme jadi komoditas politik yang dijual murah di pasar media sosial. Di situasi seperti ini, moderasi beragama terasa seperti suara kecil di tengah riuh yang sengaja dibesarkan.
Namun suara kecil itu belum hilang. Ia dijaga oleh segelintir orang yang tetap percaya bahwa beragama tak harus beringas. Mereka tidak banyak bicara soal surga dan neraka, tapi sibuk memastikan tetangga berbeda keyakinan tetap aman, bahwa anak-anak tumbuh tanpa dicekoki doktrin kebencian, dan bahwa ruang ibadah bukan jadi tempat menebar curiga.
Para penjaga moderasi ini hadir di banyak tempat: di kampus, di komunitas lintas iman, di pesantren, bahkan di lini digital. Mereka bukan hanya pendamai dalam konflik, tapi juga pembentuk ekosistem sosial yang sehat. Mereka menolak jadi bagian dari industri fanatisme yang hari ini tampak begitu laris.
Ironisnya, di negeri yang konstitusinya menjamin kebebasan beragama, moderasi justru sering dicurigai. Disebut liberal, dituduh mencampuradukkan akidah, bahkan dianggap ancaman. Padahal merekalah yang justru sedang menyelamatkan agama dari distorsi dan eksploitasi.
Masalahnya, negara kadang tak cukup berani berpihak. Alih-alih memperkuat literasi dan pendidikan damai, negara malah terjebak dalam politik jangka pendek. Membiarkan ruang publik diracuni ujaran kebencian dan membiarkan institusi agama dipolitisasi tanpa kontrol.
Moderasi tak bisa hidup sendiri. Ia perlu disokong oleh kebijakan yang berpihak, pendidikan yang membebaskan, dan publik yang kritis. Kalau tidak, ekstremisme akan terus mengakar—tak hanya di pikiran, tapi di sistem kita.
Dan ketika itu terjadi, jangan salahkan siapa-siapa. Karena saat penjaga akal sehat dipinggirkan, yang kita undang adalah kegilaan kolektif. Dan sejarah sudah berkali-kali menunjukkan, dari situ tragedi dimulai.
Kurniadi
About The Author
