Teropongindonesianews.com
Sipirok , Tapanuli Selatan –
Pembentukan Koperasi Merah Putih sekitar 80 ribu desa di Indonesia yang di biayai oleh anggaran BUMN, tentu akan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Kepala Desa selaku penanggung jawab.
Meskipun Pemerintah pusat menganggap ini sebagai suatu peluang, namun semua itu juga bisa menjadi momok menakutkan bagi pengurus jika sampai terjadi ketidak beresan dalam pengelolaan anggarannya.
Sekitar Rp 400 triliun akan di kucurkan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk bisa melaksanakan Koperasi Desa Merah Putih, anggaran yang cukup fantastis. Namun jika tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak mampu melunasi pinjaman sesuai waktu yang ditentukan serta mengantisipasi resiko kredit macet dapat meningkat, akan fatal akibatnya, karena Desa tentu bertanggung jawab penuh dengan kerugian tersebut, belum termasuk bunga yang di tentukan.
Namun jika dikelola dengan baik, transparan tanpa adanya kong kalikong nakal dalam pelaksanannya akan bisa menjadi modal untuk memajukan desa itu sendiri, karena keuntungan atau biasa di sebut inklusi bisa berputar membantu memajukan perekonomian masyarakatnya dan tentu bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) itu sendiri.
Lantas apakah hal-hal yang tidak di inginkan bisa ditekan dan bisa di antisipasi, jawabannya tentu bisa, jika pengawas Koperasi Desa Merah Putih betul-betul menjalankan tugasnya dengan amanah dan teliti saat melakukan pengecekan laporan administrasi, yang terpenting sebagai seorang pengawas jangan sampai tergiur dengan iming-iming yang akhirnya bisa mengakibatkan ketidak beresan didalam pengelolaan anggaran yang mencapai miliaran tersebut.
Melalui tulisan ini, diperingatkan agar pengurus Koperasi Desa Merah Putih harus hati-hati dan waspada, karena uang bisa menjadikan buta bagi segalanya yang akhirnya terjebak dan terlena ingin menguasai banyaknya anggaran yang di kelolanya.
Sebagai pengurus Koperasi Merah Putih, jangan sampai mudah di intervensi siapapun, meskipun itu Kepala Desa sekalipun, karena jika ditemukan ketidak beresan dalam pengelolaan anggaran, tentu akan berhadapan dengan hukum dan bisa terjerat didalam jeruji besi.
Selain pengawas eksternal, masyarakat, LSM, Media juga menjadi peran utama ikut melakukan pengawasan Koperasi Merah Putih di setiap Desa, agar tidak terjadi korupsi didalam pengelolaannya, sehingga resiko besar seperti kredit macet para anggota bisa di minimalisir.
Sebagai pengurus Koperasi Desa Merah Putih, jika bisa menerapkan sistem Stop Korupsi, Tolak Gratifikasi, Jaga Transparansi, pasti akan terbentuk pengelolaan yang tepat tanpa adanya keserakahan dan penyelewengan dana itu sendiri, dan terhadap laba bersih tentu akan bisa memberikan kontribusi positif dalam jangka panjang.
Awal gagasan, Menkop Budi Arie Setiadi dengan Pede dan yakin dengan hadirnya Koperasi Merah Putih nantinya bisa menyediakan dua juta lapangan kerja dan Desa bisa untung 1 miliar setahun.
Budi Arie sendiri harusnya sadar, bahwa teori itu lebih mudah dibandingkan praktek, dirinya seharusnya bisa memahami bahwa geografis desa di Indonesia itu berbeda-beda, dan pola dalam berfikir Kepala Desa selaku penanggung jawab pun tidak bisa disamakan, karena banyak juga yang nakal.
Sebagai masyarakat, mari kita tunggu actionnya, awasi sejak awal melakukan pembentukan pengurus, mulai dari perekrutan hingga jalannya Koperasi Merah Putih, karena untung dan buntungnya pengelolaan anggaran di Koperasi Desa Merah Putih menentukan nasib bangsa ini, apakah akan bubar atau tidak.
Kita ingin koperasi tidak hanya hidup, tapi juga kuat, relevan, dan mensejahterakan.
DEKOPIN TAPSEL
(Mora siregar)
About The Author
