Oplus_131072
Teropongindonesianews.com
Lampung Tengah – Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah menilai bahwa selama kurun waktu satu tahun terakhir, kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati belum menunjukkan hasil program kerja yang nyata. Pemerintah daerah dianggap gagal dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di tengah masyarakat.
Kritik tajam salah satunya disuarakan oleh LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lampung Tengah. Ketua GMBI Lamteng, Djunaidi, menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja pimpinan daerah saat ini.
”Ardito dinilai gagal menepati sumpah janjinya sebagai Bupati. Sementara itu, Plt. Bupati I Komang Koheri dianggap hanya terjebak pada kegiatan seremonial formalitas yang minim manfaat nyata bagi masyarakat luas,” ujar Djunaidi, Sabtu (4/4/2026).
Djunaidi menyoroti pembiaran terhadap persoalan krusial, mulai dari:
• Konflik Agraria dan Sengketa Lahan: Persoalan menahun yang tak kunjung menemui titik terang.
• Konflik Sosial Horizontal: Ketegangan antarwarga yang dibiarkan berlarut-larut.
• Lemahnya Tata Kelola: Kegagalan administratif yang diperburuk oleh isu korupsi terkait pemerasan dalam pengisian jabatan (jual beli jabatan).
• Dampak Sistemik bagi Daerah
Menurut Djunaidi, kegagalan pemimpin dalam meredam konflik berdampak langsung pada ketidakstabilan wilayah, keresahan publik, hingga potensi kekerasan yang menurunkan solidaritas sosial. Kondisi ini memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang dianggap abai.
”Mengapa ini terjadi? Karena pemimpin tidak memiliki formula penyelesaian yang efektif. Akibatnya, konflik tidak pernah benar-benar tuntas hingga ke akarnya,” tegasnya.
Ketua GMBI Lamteng ini juga mengkhawatirkan dampak jangka panjang terhadap roda ekonomi yang terancam stagnan di segala aspek. Ia juga menyoroti kondisi internal birokrasi yang mulai tidak kondusif.
”Saya meragukan kepemimpinan I Komang Koheri ke depan. Saat ini, ASN di lingkup Pemkab Lampung Tengah mulai terfragmentasi menjadi kelompok pro dan kontra. Ini sangat berbahaya bagi jalannya roda pemerintahan,” tambah Djunaidi.
Sebagai penutup, ia menekankan bahwa akar masalah dari kegagalan ini adalah komunikasi yang buruk antara pemerintah dan warga, kebijakan yang tidak partisipatif, serta lambatnya respons pemerintah dalam menangani isu-isu sensitif yang mencuat di permukaan.
Darwin
About The Author
