
Teropongindonesianews.com
PASURUAN – Sebuah kejadian memilukan dan sangat memalukan terjadi di lingkungan SDN 01 Wonosari, Nongkojajar, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Seorang siswi kelas 1 yang masih berusia dini menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan bukan oleh teman sebayanya, melainkan oleh seorang Wali Murid.
Berdasarkan informasi yang diterima, pelaku bertindak biadab dengan menarik dan menjambak rambut korban dengan kasar. Tindakan ini tentu sangat tidak pantas dilakukan orang dewasa terhadap anak kecil yang masih sangat tidak berdaya.
Yang membuat kejadian ini semakin mencorengkan dunia pendidikan, pelaku sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Bahkan, ketika orang tua korban mencoba mengklarifikasi melalui grup WhatsApp sekolah, respon yang diberikan justru penuh kesombongan dan keangkuhan.
“Mangkanya punya anak itu didik!”, demikian kalimat sinis yang dilontarkan pelaku seolah-olah korban lah yang bersalah hanya karena berada di lingkungan sekolah.
Kemarahan publik memuncak lantaran adanya dugaan sikap berat sebelah dari manajemen sekolah. Orang tua korban datang mencari keadilan, namun justru mendapati fakta bahwa pihak sekolah terlihat lebih condong membela pelaku, sementara korban dibiarkan menderita trauma.
“Ada apa dengan SDN 01 Wonosari ini? Apakah Kepala Sekolah dan jajaran guru takut pada pelaku? Atau memang sejak awal sudah berpihak?” tanya sumber yang mempertanyakan integritas sekolah.
Sekolah negeri adalah aset negara yang dibiayai oleh uang rakyat, bukan milik pribadi maupun kelompok tertentu. Seharusnya sekolah menjadi tempat yang aman dan menjunjung tinggi keadilan, bukan menjadi “kerajaan” yang diatur sesuka hati segelintir orang.
“Dimana letak profesionalitas kalian? Dimana nurani pendidik kalian ketika melihat anak kecil disakiti, tapi justru pelakunya yang dilindungi?” seru sumber tersebut.
Akibat perlakuan yang diterima, siswi korban kini mengalami trauma mendalam. Ia sering menangis, merasa ketakutan, hingga meminta berhenti sekolah karena merasa lingkungan tersebut tidak lagi aman dan tidak ada yang melindunginya.
Ini menjadi bukti nyata bahwa sekolah tersebut gagal memberikan rasa aman bagi peserta didiknya.
Masyarakat dan pihak peduli pendidikan menuntut adanya tindakan tegas dan nyata. Mereka mempertanyakan, apakah di sekolah ini hukum bisa dibeli dan yang kuat selalu dianggap benar?
“Jika pemimpin sekolah tidak bisa bersikap netral dan adil, untuk apa memegang jabatan itu? Lebih baik mundur dan berikan tempat pada orang yang lebih punya hati dan berintegritas,” tegasnya.
Mereka menuntut agar korban dilindungi, pelaku diproses sesuai aturan yang berlaku, dan sekolah negeri ini tidak dijadikan ajang main-main bagi mereka yang merasa berkuasa.
SEKOLAH ADALAH MILIK RAKYAT, BUKAN MILIK GOLONGAN!
Irawan







