Teropongindonesianews.com – Founder sekaligus Owner Bandar Laut Dunia (Balad) Grup, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy—yang akrab disapa Gus Lilur—secara resmi menyerukan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) Nelayan Republik Indonesia. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus guna memberantas sindikat penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri.
Gus Lilur menegaskan bahwa penyelundupan BBL bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan ekonomi lintas negara yang terorganisir. Praktik ilegal ini dinilai telah merugikan nelayan lokal, mengikis kedaulatan kelautan, dan menyebabkan nilai tambah komoditas lobster nasional justru dinikmati oleh negara lain.
“Kami menyerukan Tritura Nelayan sebagai mandat bagi Presiden Prabowo agar negara hadir secara konkret. Tiga poin utamanya: berantas penyelundupan BBL, fasilitasi budidaya di perairan domestik, dan gerakkan seluruh jajaran KKP untuk memperkuat kapasitas budidaya nelayan lokal,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya,
Gus Lilur turut menyampaikan apresiasi tinggi atas ketegasan Presiden Prabowo yang, sejak Agustus 2025, telah menghentikan total aktivitas budidaya BBL di luar negeri melalui kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Langkah ini dianggap sebagai tonggak penting dalam mengembalikan tata kelola sumber daya kelautan sesuai amanat konstitusi.
Kebijakan tersebut semakin diperkuat dengan transformasi regulasi dari Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 menjadi Permen KP Nomor 5 Tahun 2026. Sebagai inisiator perubahan regulasi tersebut, Gus Lilur menilai aturan terbaru ini secara eksplisit mengarahkan agar BBL wajib dibesarkan di laut Indonesia oleh nelayan lokal.
“BBL berasal dari laut kita, maka nilai tambahnya harus tinggal di Indonesia. Jangan sampai benihnya dari kita, risikonya ditanggung nelayan kita, tetapi keuntungan triliunannya justru mengalir ke negara tetangga,” tegasnya.
Meski regulasi telah diperketat, Gus Lilur memperingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan efektif tanpa penegakan hukum yang radikal terhadap sindikat penyelundupan. Ia mengungkap pola sistematis jaringan internasional yang menggunakan dua jalur utama:
1 .Jalur Laut: BBL dikirim dari Indonesia menuju Malaysia, kemudian diteruskan ke Singapura.
2 • Jalur Udara: BBL dikirim langsung dari bandara-bandara di Indonesia menuju Singapura.
Di Singapura, tepatnya di kawasan Choa Chu Kang dan Lim Chu Kang, BBL menjalani proses aklimatisasi (penyegaran kembali). Setelah siap, benih tersebut diterbangkan ke Kamboja untuk mendapatkan dokumen legalitas berupa Certificate of Origin (COO) dan Certificate of Health (COH) guna memenuhi syarat masuk ke Vietnam.
“Vietnam tidak menerima BBL tanpa legalitas. Karena itu, Kamboja digunakan sebagai titik pencucian dokumen. Ini adalah rantai pasok gelap yang terstruktur di mana Indonesia hanya dijadikan ‘tambang’ benih,” ungkap Gus Lilur.
Ia menambahkan, berkat pasokan BBL ilegal dari Indonesia, Vietnam mampu meraup nilai ekonomi lobster mencapai lebih dari Rp100 triliun per tahun.
Guna memutus mata rantai tersebut, Gus Lilur meminta Presiden Prabowo membentuk Satgas Khusus Pemberantasan Penyelundupan BBL yang melibatkan lintas instansi, mulai dari KKP, Polri, TNI AL, Bea Cukai, otoritas pelabuhan/bandara, hingga unsur intelijen negara.
Selain penegakan hukum, Gus Lilur menekankan pentingnya solusi ekonomi bagi nelayan. Pemerintah diminta memfasilitasi akses teknologi, permodalan, dan pendampingan agar nelayan tidak sekadar dilarang menjual benih, tetapi mampu menjadi pelaku budidaya mandiri.
Adapun tiga poin utama Tritura Nelayan Republik Indonesia yang diusung adalah:
• Pemberantasan Tuntas: Presiden menindak tegas seluruh jaringan penyelundupan BBL ke luar negeri tanpa pandang bulu.
• Fasilitasi Budidaya: Presiden memberikan dukungan nyata bagi nelayan untuk melakukan budidaya BBL di perairan Indonesia.
• Mobilisasi KKP: Presiden memerintahkan Menteri KP beserta jajarannya untuk memasifkan gerakan budidaya lobster nasional demi kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Tritura Nelayan adalah seruan kedaulatan ekonomi. Jika kebocoran ini ditutup dan budidaya lokal difasilitasi, Indonesia akan menjadi pusat lobster dunia, bukan sekadar penonton di tengah kekayaan alamnya sendiri,” pungkas Gus Lilur.
BiroTIN/STB
About The Author
