Teropongindonesianews.com – Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama menjadi sorotan setelah disebut dalam persidangan KPK terkait dugaan aliran suap miliaran rupiah. Di tengah isu tersebut, Djaka justru tampil dalam konferensi pers mengklaim keberhasilan operasi penindakan rokok ilegal.
Menanggapi hal itu, pengusaha rokok sekaligus Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup) HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, yang akrab disapa Gus Lilur, menyebut situasi tersebut sebagai bentuk “selebrasi tanpa esensi”. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi bahkan mencopot Djaka dari jabatannya.
Sebagai pelaku industri rokok, Gus Lilur mengaku memahami rekam jejak dan kepemimpinan Djaka di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurutnya, pejabat setingkat Dirjen seharusnya menjadi pembantu Presiden dalam menjaga penerimaan negara, menertibkan tata kelola cukai, dan menyelamatkan uang negara.
“Kita ingin seluruh pembantu Presiden betul-betul membantu Presiden. Tapi saya melihat pembantu Presiden yang satu ini, Dirjen Bea Cukai, tidak membantu. Malah bikin malu Presiden,” tegas Gus Lilur, Minggu (14/6/2026).
Gus Lilur menyatakan kritiknya berdasar fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap importasi barang pada 12 Juni 2026, Jaksa KPK membacakan BAP terdakwa John Field, pemilik Blueray Cargo. Dalam keterangan yang dibenarkan terdakwa, kode “BC1” dalam amplop cokelat yang diberikan berkala disebut merujuk kepada Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama.
Berdasarkan keterangan tersebut, kode “BC1” disebut menerima Rp3 miliar setiap bulan. Pemberian itu berlangsung tujuh kali sejak Juli 2025 hingga Januari 2026, dengan total dugaan aliran dana Rp21 miliar.
Pada 20 Mei 2026, Jaksa KPK juga mengungkap dugaan penerimaan suap sebesar 213.600 dolar Singapura, atau setara hampir Rp3 miliar, yang disebut mengalir kepada Djaka Budhi Utama.
Ironisnya, beberapa hari setelah persidangan, Djaka tampil di konferensi pers pada 9 Juni 2026. Ia mengumumkan keberhasilan operasi gabungan Bea Cukai, PJR Polda Metro Jaya, dan Puspom TNI dalam menyita 8.944.800 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di Tol JORR KM 35,8.
Nilai barang yang disita disebut mencapai Rp13,28 miliar, dengan potensi kerugian negara yang diklaim berhasil diselamatkan Rp8,66 miliar.
Bagi Gus Lilur, tampilan tersebut justru memperlihatkan persoalan mendasar.
“Penindakan yang dilakukan hanya selebrasi tanpa esensi. Tidak ada penegakan hukum sampai ke akar. Hanya tim penangkap truk di jalanan. Konferensi pers dan selebrasi seakan-akan melakukan penangkapan besar, faktanya hanya pura-pura. Nyata tanpa nilai,” katanya.
Ia menilai tindakan tersebut tidak lebih dari pertunjukan kosong. “Sebagai rakyat terdidik, saya tertawa menyaksikan Dirjen Bea Cukai menampilkan drama yang nyata-nyata hanya sampah tanpa harga. Ini bukan sekadar soal rokok ilegal. Ini soal kepemimpinan Bea Cukai yang rusak secara moral,” tegasnya.
Atas dasar itu, Gus Lilur mendesak Presiden Prabowo segera mencopot Djaka Budhi Utama. Ia menilai keterangan yang muncul di persidangan KPK sudah terlalu serius untuk diabaikan.
Gus Lilur juga mengingatkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut akan melakukan pencopotan apabila bukti keterlibatan terbukti kuat.
“Sodoran bukti dari KPK sudah nyata bahwa Dirjen Bea Cukai justru menjadi biang masalah, bukan solusi. Jika pejabat pembantu Presiden sudah tidak punya moral, apalagi disebut dalam persidangan KPK terkait dugaan penerimaan suap, tentu tidak ada hal lain yang bisa diharapkan,” ujarnya.
Menurutnya, Presiden membutuhkan pembantu yang memiliki keberanian, integritas, patriotisme, dan harga diri. Bukan pejabat yang sibuk tampil di panggung konferensi pers tetapi gagal menyentuh akar persoalan.
“Kita ingin Presiden membangun negeri dengan dibantu para pahlawan negeri. Bukan oleh sosok yang haus selebrasi, tetapi miskin esensi,” katanya.
Gus Lilur mengusulkan agar Presiden mempertimbangkan tokoh berintegritas untuk menggantikan posisi tersebut. Ia menyebut Komjen Pol (Purn.) Oegroseno dan Mayjen TNI (Purn.) Sunarko sebagai contoh figur yang layak diberi ruang pengabdian.
“Kenapa Presiden tidak merangkul orang yang selama ini dianggap berseberangan, tetapi punya kredibilitas? Jika mereka diberi panggung, bisa jadi mereka berbakti kepada negara,” ujarnya.
Ia menegaskan negara membutuhkan pejabat yang berani bekerja hingga ke akar masalah, bukan sekadar mempercantik kegagalan dengan konferensi pers.
“Saya bangga ketika Presiden membasmi transfer pricing dan underinvoicing, serta menyatukan ekspor lewat satu pintu. Tapi semua kebijakan baik Presiden akan kehilangan kekuatan apabila dijalankan oleh pejabat yang bermasalah secara hukum, moral, dan integritas,” ujarnya.
Gus Lilur menutup pernyataannya dengan seruan agar Presiden segera mengambil langkah tegas.
“Semoga Presiden segera mencopot dan mengganti Dirjen Bea Cukai dengan pengganti yang lebih punya patriotisme dan harga diri dalam membela kemuliaan Republik Indonesia. Republik ini terlalu mulia untuk dibantu oleh tangan yang kotor,” pungkasnya.
BiroTIN/STB
About The Author
