Oplus_131072
Teropongindonesianews.com
SITUBONDO — Pengawasan terhadap proyek infrastruktur di Kabupaten Situbondo kembali mendapat sorotan tajam. Proyek pemeliharaan jalan ruas Tokelan-Gebangan senilai Rp600 juta lebih yang bersumber dari APBD TA 2026 Di Bawah Naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Bidang Bina Marga dan dikerjakan oleh CV SITUBONDO ada Dugaan indikasi penyimpangan.
Berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan oleh Heppy, seorang pemerhati publik sekaligus putra daerah asli Situbondo, ditemukan sejumlah temuan krusial yang berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat utama.
Dari hasil peninjauan langsung pada tahapan pekerjaan yang telah rampung, ditemukan beberapa pola dugaan kecurangan yang terstruktur, meliputi:
1 . Penipisan Hamparan (Overlay) Aspal: Lapisan aspal jenis Asphalt Concrete-Wearing Course (AC-WC) di lapangan diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak. Kontrak yang seharusnya mewajibkan ketebalan ideal (misalnya standar 4 cm) disinyalir hanya direalisasikan dengan rata-rata 3,1 cm. Dari estimasi volume kontrak sekitar 183,31 ton, Namun Realisasi lapangan kisaran 143,06 ton demi memangkas biaya material.
2 . Manipulasi Tiket Timbangan (Delivery Order): Muncul kecurigaan adanya rekayasa pencatatan tonase pada nota pengiriman dari Asphalt Mixing Plant (AMP) agar tampak sesuai di atas kertas, kendati volume fisik riil yang dikirim ke lokasi proyek jauh lebih sedikit.
3 . Pengondisian Titik Uji Core Drill: Pengambilan sampel inti aspal untuk uji laboratorium pascapekerjaan diindikasikan tidak dilakukan secara acak (random sampling), melainkan dikondisikan pada titik-titik tertentu yang sengaja disiapkan dengan ketebalan memenuhi syarat oleh pihak rekanan.
Temuan ini tidak hanya mengarah pada dugaan pelanggaran oleh pihak penyedia jasa (kontraktor), tetapi juga membuka lembar pertanyaan besar terkait integritas dan efektivitas pengawasan internal.
Heppy secara tegas mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas untuk bertanggung jawab penuh. Pembiaran terhadap selisih ketebalan saat penghamparan, serta kelalaian dalam memvalidasi laporan akhir hingga berpotensi meloloskan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), merupakan bentuk mal-administrasi dan pembiaran terhadap potensi kerugian negara.
“Pengawasan dari Dinas PUPP dan konsultan pengawas digaji menggunakan uang rakyat untuk memastikan kualitas infrastruktur. Jika penyimpangan kasatmata seperti ini dibiarkan, maka patut diduga ada pembiaran atau kongkalikong yang mencederai prinsip transparansi anggaran,” ujar Heppy.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral kontrol sosial masyarakat, Heppy menyatakan tidak akan berhenti pada temuan awal ini. Seluruh dokumentasi fisik mulai dari bukti pengukuran ketebalan menggunakan alat ukur presisi di lapangan hingga salinan papan informasi proyek tengah dikonsolidasikan.
Jika dalam waktu dekat tidak ada evaluasi atau koreksi nyata dari pihak terkait, dokumen temuan ini akan segera diserahkan secara resmi kepada Inspektorat , Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta dilaporkan langsung kepada Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kejaksaan Negeri Situbondo, serta melalui kanal pengaduan nasional SP4N-LAPOR!.
Masyarakat Situbondo kini Mendesak transparansi penuh dari Dinas PUPP Bidang Bina Marga dan CV SITUBONDO guna membuktikan bahwa proyek bernilai ratusan juta rupiah tersebut benar-benar dikerjakan sesuai spesifikasi teknis demi kualitas jalan yang tahan lama.
BiroTIN/STB


