Teropong Indonesia News
​JAMBI – Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi kembali disorot tajam. Ketua Umum sekaligus Pendiri Dewan Pimpinan Pusat Badan Hukum Investigation Crime Corruption – Republik Indonesia (DPP ICC-RI), Darmawan, S.R., selaku pihak Penggugat, melancarkan serangan kritik keras dan mendesak Ketua PTUN Jambi segera mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 178 K/TUN/2026 yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
​Desakan ini muncul setelah tenggat 60 hari kerja sejak putusan inkracht terlewati, tetapi pihak Tergugat, Bupati Sarolangun, tetap membisu dan tidak mengeksekusi kewajiban hukumnya.
Sikap mengabaikan putusan ini dinilai sebagai pembangkangan telanjang terhadap supremasi hukum dan wibawa lembaga peradilan tertinggi.
​”Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/TUN/2026 sudah inkrah! Waktu 60 hari sudah habis, namun Bupati Sarolangun selaku Tergugat terkesan kebal hukum dan menginjak amar putusan. Kami menuntut Ketua PTUN Jambi tidak mandul dan segera bertindak tegas menjalankan kewenangannya sesuai undang – undang,” sergah Darmawan.
​Penggugat menegaskan bahwa mekanisme pelaksanaan putusan di Peradilan Tata Usaha Negara sudah diatur jelas dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), serta pedoman teknis Mahkamah Agung. Apa pun amar putusannya, pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), penerbitan KTUN baru, rehabilitasi, atau ganti rugi, Ketua PTUN tingkat pertama memegang kendali penuh untuk memaksa kepatuhan Tergugat BUPATI Sarolangun.
​Sanksi Keras Menanti Pejabat yang Membangkang.
​Jika Bupati Sarolangun selaku pejabat pemerintahan tetap membandel mengabaikan putusan yang sudah inkracht, Pasal 116 ayat (4) dan (5) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU PTUN menetapkan deretan sanksi berjenjang:
​Uang Paksa (Dwangsom): Ketua PTUN berwenang mewajibkan BUPATI SAROLANGUN atau pejabat terkait membayar uang paksa untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan.
​Sanksi Administratif Berat: Pejabat yang mangkir dapat dijatuhi sanksi mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian dari jabatan oleh atasan langsung maupun Presiden.
​Publikasi di Media Massa Cetak: Ketua PTUN wajib mengumumkan pembangkangan pejabat tersebut lewat media massa cetak setempat sebagai hukuman sosial dan moral atas pelanggaran Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
​Laporan ke Presiden dan Lembaga Perwakilan:
Bila putusan tetap tak dijalankan, Ketua PTUN melaporkannya kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pelaksanaan putusan, serta kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
​Ancaman Jerat Pidana dan Pelaporan Pengawasan:
Mengabaikan putusan pengadilan secara sengaja hingga merugikan hak warga atau keuangan negara berpotensi membuka pintu laporan pidana penyalahgunaan wewenang jabatan (termasuk ketentuan tindak pidana jabatan dalam KUHP), laporan maladministrasi ke Ombudsman RI, hingga laporan ke Komisi Yudisial jika tercium indikasi ketidakprofesionalan aparat peradilan.
​”Tidak ada pejabat yang kebal hukum di negeri ini! Jika Ketua PTUN Jambi tidak segera mengambil langkah nyata dan tegas untuk mengeksekusi putusan ini, kami akan menyeret persoalan ini ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA), Komisi Yudisial, sampai ke meja Presiden RI,” tegasnya menutup keterangan. ​
REDAKSI.


