APRESIASI DAN CATATAN DI BALIK LAYANAN ADUAN PELANGGARAN PERSONEL POLRI

Teropongindonesianews.com

Selain dilakukan dalam cakupan internal, keterlibatan masyarakat terus didorong untuk turut mengawasi kinerja
dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri.

Keterbukaan Polri dalam merangkul masyarakat dan menghadirkan kanal pengaduan berkualitas diapresiasi
publik untuk meningkatkan profesionalitas Polri.

Salah satu komitmen Kepolisian Republik Indonesia (Polri) utuk terus meningkatkan profesionalitas anggotanya dilakukan dengan pengawasan yang ketat.

Dalam struktur resmi kelembagaan Polri, unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang bertanggung jawab terhadap tugas penting ini adalah Divisi Profesi dan Pengamanan (Divisi Propam).

Sebagai ujung tombak dalam pengawasan etik dan disiplin personel Polri, Divisi Propam tentulah menjadi etalase dalam membentuk budaya profesional Polri.

Fungsi untuk membina serta mengadakan pertanggungjawaban dan pengamanan internal menjadi amanat yang penuh tantangan bagi Divisi
Propam untuk menjaga marwah Polri.

Komitmen Divisi Propam untuk terus bangkit berbenah tak lain berangkat dari banyak evaluasi dan pembelajaran berharga pada masa lampau.

Kini, dengan semangat untuk menguatkan profesionalitas dan
kualitas sumber daya manusia anggota Polri, pembenahan di berbagai lini dilakukan oleh Divisi Propam.

Selain penguatan internal,hal yang juga dinilai penting adalah dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat, guna bersama-sama dapat mengawasi kinerja dan profesionalitas yang ditunjukkan oleh personel Polri.

Pelibatan publik ini tak lain juga menjadi bentuk transparansi agar terus mendorong kepercayaan publik pada Divisi Propam dan institusi Polri keseluruhan yang kini melaju pada kondisi yang semakin membaik.

Jumlah personel Polri yang mencapai lebih 500.000 dan tersebar di seluruh wilayah sampai desa-desa, tentu ada keterbatasan jika pengawasan hanya dengan mengandalkan fungsi pengawasan internal.

Andil besar publik menjadi sangat penting dalam pengawasan
ini. Hal ini sekaligus menjadi potret kebersamaan masyarakat dan Polri untuk dapat saling membangun ke arah yang lebih positif.

Ruang untuk menampung beragam laporan dari masyarakat terhadap tindakan pelanggaran anggota Polri dibuka oleh Divisi Propam melalui berbagai kanal pengaduan.

Selain mendatangi langsung kantor polisi, mengirimkan surat, kini
layanan aduan Divisi Propam
juga telah banyak berinovasi dengan pemanfaatan teknologi digital.

Polri bahkan kini telah membuat akses layanan Pengaduan Masyarakat (Dumas) dalam kanal digital secara lebih terintegrasi.

Layanan pengaduan terintegrasi ini dapat diakses melalui aplikasi digital ”Presisi” yang di dalamnya memuat fitur Dumas Presisi.

Dumas Presisi ini merupakan kanal daring pengaduan masya rakat atas perilaku dan tindakan anggota Polri yang melakukan pelanggaran terkait manajerial, disiplin dan kode etik
serta penyelidikan dan penyidikan.

Termasuk dengan memanfaatkan layanan komunikasi Whatsapp Pelayanan Aduan (Yanduan) Divisi Propam.

Pemanfaatan Whatsapp Yanduan yang dapat diakses hanya dengan nomor 0812-1010-6700 ini diharapkan lebih memudahkan dan populer di banyak kalangan masyarakat sehingga pemanfaatannya lebih efektif.

*A p re s i a s i*

Upaya Polri, khususnya Divisi Propam, untuk meneguhkan komitmen membuka akses seluas-luasnya bagi publik untuk turut berperan mengawasi
profesionalitas personel mendapat apresiasi dari publik.

Hal itu tergambarkan dari hasil jajak pendapat oleh Litbang Ko m p a s kepada 1.00 responden nasional pada pertengahan Juni 2023.

Hasil survei merekam, ada sekitar 35,8 persen responden yang mengaku pernah menggunakan layanan pengaduan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran oleh anggota Polisi.

Berdasarkan pengalaman responden tersebut, sebagian besar pengaduan dilakukan dengan mendatangi langsung kantor polisi (46,5 persen).

Sementara ada sekitar 36,4 persen responden lainnya, lebih memilih memanfaatkan aplikasi digital pengaduan masyarakat.

Dalam proporsi lebih kecil, sekitar satu dari se-puluh responden memilih bersurat dan menggunakan Whatsapp untuk membuat pengaduan.

Secara garis besar, kualitas pelayanan aduan masyarakat yang dihadirkan oleh Divisi Propam melalui berbagai kanal tersebut diapresiasi publik.

Responden yang mengaku pernah memiliki pengalaman dalam mengakses layanan pengaduan menyatakan puas, baik saat proses penerimaan laporan, penanganan pengaduan, hingga tahap akhir penyelesaian pengaduan dilakukan.

Setidaknya delapan dari sepuluh responden puas ketika laporan pengaduan yang disampaikan diterima dengan baik oleh layanan pengaduan.

Lalu pada tahap lebih lanjut,sekalipun sedikit berkurang, tingkat kepuasan pelayanan pada proses penanganan pengaduan masih tinggi di angka 70,4 persen.

Pada tahap penyelesaian pengaduan, mayoritas responden masih menunjukkan kepuasannya sekalipun secara proporsi kembali berkurang menjadi tiga per lima bagian.

Pada proses akhir ini, terselesaikan tidaknya pengaduan yang dilakukan serta kadar yang dapat diukur pada hasil yang memenuhi harapan, memang lebih
bergantung pada sisi subyektif masyarakat yang mengadu.

Sementara terkait kualitas, dari sisi respons pelayanan aduan, dinilai positif oleh tak kurang dari sekitar empat per lima bagian responden.

Layanan pengaduan yang diakses dari
aplikasi digital ataupun kanal Whatsapp dinilai yang paling responsif. Layanan kanal digital memang memungkinkan bagi pelapor untuk berkomunikasi
dua arah secara efektif guna mendapatkan keterbaruan informasi terkait tindak lanjut yang berjalan.

Sejalan dengan itu, dalam hal
kualitas transparansi yang dihadirkan, sebanyak 64,3 persen responden yang mengakses layanan merasakan bahwa proses pelayanan aduan masyarakat sangat terbuka.

Aplikasi digital dan datang langsung ke kantor polisi menjadi kanal pengaduan
yang sejauh ini dinilai responden paling transparan.

Citra Polri Lebih lanjut, keterbukaan Polri, khususnya Divisi Propam, dalam merangkul masyarakat luas dan menghadirkan kanal-kanal pengaduan yang berkualitas tersebut secara langsung mampu memberikan
dampak positif terhadap wajah
institusi.

Pelayanan aduan masyarakat yang dinilai positif selayaknya pula menjadi perwajahan nyata lembaga kepolisian di mata publik.

Hasil jajak pendapat merekam kepuasan atas pelayanan yang diterima saat melakukan pengaduan masyarakat Divisi Propam akan berkonsekuensi
positif terhadap citra lembaga Polri yang terbangun di mata publik.

Dalam kondisi responden sebelum mengakses layanan aduan masyarakat, hanya sekitar 48,9 persen yang  memandang citra Polri baik. Namun, setelah responden tersebut memiliki pengalaman langsung berhadapan pada proses pelayanan aduan masyarakat dari berbagai kanal yang tersedia, ada sekitar 74,4 persen responden yang menyatakan
bahwa citra Polri baik.

Kenaikan signifikan, lebih dari 25 persen citra positif bagi lembaga Polri tentu menjadi catatan penting. Pelayanan
aduan masyarakat yang dihadirkan sejatinya bukan hanya sebagai sarana membangun keterlibatan aktif publik.

Dalam konteks yang lebih luas,pelayanan aduan tersebut menjadi perwajahan dan tolak ukur paling dekat atas kinerja Polri yang ditunjukkan kepada masyarakat. Lewat kualitas pelayanan aduan ini pula kepercayaan publik terhadap institusi Polri dapat dipupuk dan bertumbuh kian subur.

Peningkatan citra positif Polri ini juga terkonfirmasi dari survei periodik Ko m p a s pada periode Mei 2023.

Angka citra lembaga Polri meningkat 11,7 persen menjadi 61,6 persen dari periode survei sebelumnya, pada Januari 2023. Segenap capaian positif ini tentu belum menjadi akhir dan perlu terus konsisten untuk ditingkatkan.

Meski demikian, sejumlah catatan perbaikan masih perlu ditingkatkan Polri dalam merespons layanan aduan masyarakat.

Hasil jajak pendapat mencatat, masih ada 39 persen responden yang belum puas terhadap penyelesaian aduan.

Demikian pula dengan proses transparansi pengaduan. Satu dari empat responden menyatakan belum puas terhadap transparansi selama proses pengaduan berlangsung.

Ada banyak tantangan besar di waktu mendatang yang akan terus menagih komitmen Polri,untuk dapat melindungi, mengayomi dan hadir memenuhi harapan publik.

Kepercayaan masyarakat yang terbangun itu akan menjadi modal untuk
menghidupkan optimisme dan tanggung jawab bersama dalam membangun cita-cita Polri yang ”Presisi” atau Prediktif,
Responsibilitas, Transparansi,dan Berkeadilan.

Pewarta: Jony.                                       Editor: Santoso.

  • REDAKSI Teropong Indonesia News

    TEROPONG INDONESIA NEWS DI DIRIKAN SEJAK TANGGAL 22 DESEMBER 2020 oleh Wahyu dan Haji Darmo

    Related Posts

    Viral 2024, Pemkab Purwakarta Raih Penghargaan JSH Award

    Teropongindonesianews.com

    Purwakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berhasil meraih penghargaan Jabar Saber Hoaks (JSH) Award sebagai Unit Saber Hoaks Daerah (USHD) Teraktif peringkat kedua.

    Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Purwakarta Rudi Hartono pada acara Festival Literasi Digital (VIRAL) 2024 yang digelar di Hotel Aryaduta, Bandung, Kamis, 31 Oktober 2024 lalu.

    Kepala Diskominfo Kabupaten Purwakarta Rudi Hartono beserta jajaran merasa bangga, karena kinerjanya dalam menangkal hoaks selama ini ternyata mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Kami selama ini semata menjalankan tugas dan fungsi untuk memverifikasi informasi yang belum jelas secara fakta yang beredar di tengah masyarakat,” kata Rudi, Jumat 1 November 2024.

    Rudi menjelaskan, Diskominfo Purwakarta terus berupaya mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dari penyebaran informasi yang tidak jelas sumbernya atau kabar bohong.

    “Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh konten-konten hoaks yang beredar di media sosial,” katanya.

    Sebagai penutup, Rudi menambahkan penghargaan yang diterima ini akan menjadi motivasi Diskominfo Purwakarta untuk konsisten memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memilih informasi yang benar.

    Berikut daftar penerima penghargaan JSH Award dalam VIRAL 2024:

    Cek Fakta Teraktif:
    Juara 1 Garut Saber Hoaks.
    Juara 2 Bandung Saber Hoaks.

    Teraktif Tangkal Hoaks Isu Lokal:
    Ciamis Libas Hoaks (cliks).

    Konten Literasi Digital dan Cek Fakta Teraktif Kabupaten:
    Juara 1 Sumedang Saber Hoaks.
    Juara 2 Purwakarta Saber Hoaks.
    Juara 3 KBB Saber Hoaks.

    Konten Literasi Digital dan Cek Fakta Teraktif Kota:
    Juara 1 Kota Depok Saber Hoaks.
    Juara 2 TAKIS ( Bogor Saber Hoaks).
    Juara 3 Kota Sukabumi Saber Hoaks.

    Mitra Teraktif Penanggulangan Hoaks:
    Bawaslu Jabar.
    Platform media sosial TikTok.
    Media online tirto.id.

    Pewarta: Fuljo saefulrohman/Ambu.

    Editor: Santoso.

    Continue reading
    Siap Jalankan Pengawasan Jelang Pilkada 2024, Puluhan PTPS Se- Kecamatan Bungursari Resmi Dilantik

    Teropongindonesianews.com

    Purwakarta – Guna melakukan pengawasan menjelang pilkada 2024, Pihak Panwascam Kecamatan Bungursari menetapkan sebanyak 84 orang sebagai Pengawas TPS Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, khusus di Kelurahan/Desa se-Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.

    Ketua Panwascam Kecamatan Bungursari Ano Suharyono, SH secara resmi melantik sebanyak 84 orang Pengawas TPS Kelurahan/desa Se-Kecamatan Bungursari Di Aula Desa Cibening, Bungursari, Purwakarta Jawa Barat, Senin siang (4/11/2024).

    Dalam pelantikan itu hadir perwakilan Bawaslu, Camat Bungursari Perwakilan, Kapolsek Bungursari Kompol Dandan Gaos Nugraha Babimkantibmas, perwakilan Danramil diwakili Babinsa serta tamu lainya.

    Usai melantik, dalam arahan singkatnya Ano Suharyono selaku Ketua Panwaslu Bungursari, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh panitia pengawas TPS se-kecamatan Bungursari Untuk itu, Bekerjalah nantinya dengan sebaik-sebaik mungkin.

    “Mulai saat ini jaga kesehatan, karena mungkin kedepan tugas seorang Pengawas TPS lebih berat. Karena dalam Pilkada tingkat hubungan emosiaonal sesama masyarakat serta pengawas sendiri lebih tinggi. Untuk itu, bekerjalah natinya dengan baik sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku..”tegas Ano

    Apapun yang menjadi kendala atau permasalahan dilapangan artinya, jangan mengambil keputusan sendiri. Lakukan komunikasi dahulu, karena ada tingkatan mulai dari PPL, Panwas Kecamatan serta Bawaslu Kabupaten.”ucap Ano

    Usai pelantikan, seluruh peserta juga langsung mengikuti pembekalan, guna memahami tugas pokok dan fungsi sebagai seorang pengawas TPS bersama para Komisinor Panwascam Bungursari dengan materi
    Peran pengawas TPS dalam mewujudkan pemilih tahun 2024 yang berkualitas dan berintegritas.

    Pewarta: Fuljo saefulrohman/Muis.

    Editor: Santoso.

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    You Missed

    Gudang Logistik Pilkada Manggarai Diduga Milik Keluarga Dekat Petahana, Tim Kuasa Hukum Maron Desak Bawaslu Bergerak

    Gudang Logistik Pilkada Manggarai Diduga Milik Keluarga Dekat Petahana, Tim Kuasa Hukum Maron Desak Bawaslu Bergerak

    Viral 2024, Pemkab Purwakarta Raih Penghargaan JSH Award

    Viral 2024, Pemkab Purwakarta Raih Penghargaan JSH Award

    Siap Jalankan Pengawasan Jelang Pilkada 2024, Puluhan PTPS Se- Kecamatan Bungursari Resmi Dilantik

    Siap Jalankan Pengawasan Jelang Pilkada 2024, Puluhan PTPS Se- Kecamatan Bungursari Resmi Dilantik

    Bhabinkamtibmas Polsek Banteng Melaksanakan Sambang Terkait Ketahanan Pangan

    Bhabinkamtibmas Polsek Banteng Melaksanakan Sambang Terkait Ketahanan Pangan

    Pembinaan Linmas Tanggap Bencana Kampung GBB, GBU dan GBI Terusan Nunyai Tahun 2024

    Pembinaan Linmas Tanggap Bencana Kampung GBB, GBU dan GBI Terusan Nunyai Tahun 2024

    Pendukung Maksi-Ronal Tetap Solid di 12 Kecamatan, Heri-Fabi Diteriaki “Ganti Bupati” di Satarmese Utara

    Pendukung Maksi-Ronal Tetap Solid di 12 Kecamatan, Heri-Fabi Diteriaki “Ganti Bupati” di Satarmese Utara