Teropongindonesianews.com
Situbondo, Jawa Timur – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakra Kabupaten Situbondo menyoroti dugaan kurangnya transparansi dan adanya permainan antara Dinas PUPP dengan pihak rekanan dalam proyek infrastruktur,Hal ini diyakini menjadi penyebab utama rendahnya kualitas dan mutu proyek di Kabupaten Situbondo.
Berdasarkan laporan dari masyarakat dan hasil pengamatan lapangan, sejumlah proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Dinas PUPP menunjukkan tanda-tanda kecacatan dan ketidaksesuaian dengan standar mutu.
“Kekhawatiran publik terhadap kualitas infrastruktur di Situbondo semakin meningkat. Dugaan kurangnya transparansi dan adanya kolusi dalam proses tender dan pelaksanaan proyek semakin menguat,” ujar Nofika Syaiful Rahman (Opek) Ketua LBH Cakra Situbondo.
Berikut beberapa poin yang menjadi sorotan:
Transparansi yang Kurang
:* Proses pengadaan tender, pemilihan rekanan, dan monitoring proyek dinilai tertutup dan tidak melibatkan masyarakat secara aktif.
* Kurangnya akses informasi publik mengenai detail proyek, anggaran, dan progres pelaksanaan menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan dan permainan.
* Terdapat dugaan kuat adanya hubungan istimewa antara Dinas PUPP dengan beberapa rekanan tertentu, yang ditunjukkan dengan pemberian proyek berulang kali meskipun kualitas pekerjaannya dipertanyakan
* Fungsi pengawasan Dinas PUPP dan konsultan dinilai lemah, sehingga tidak mampu mendeteksi dan mencegah kesalahan serta kecurangan dalam pelaksanaan proyek.
Kondisi ini sangat disayangkan, mengingat infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,LBH Cakra Situbondo Mendesak
* Dinas PUPP dan konsultan untuk meningkatkan transparansi dalam setiap proses pengadaan dan pelaksanaan proyek, dengan melibatkan aktif masyarakat dan media dalam proses pengawasan.
* Meningkatkan fungsi pengawasan secara ketat dan menyeluruh terhadap setiap proyek, melibatkan tim pengawas independen dan profesional.
* Menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan kecurangan dan korupsi dalam proyek infrastruktur, tanpa pandang bulu.
LBH Cakra berharap agar Dinas PUPP segera merespon dan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi ini. LBH Cakra juga berharap media dan lembaga terkait dapat ikut mengawal dan memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, agar kualitas dan mutu proyek infrastruktur di Kabupaten Situbondo dapat ditingkatkan dan sesuai dengan harapan masyarakat.
BiroTIN/STB
About The Author
