Teropongindonesianews.com
Masalembu, – Seorang tokoh masyarakat Masalembu menyampaikan aspirasi penting saat menghadiri reses anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Abdul Halim.
Dalam kesempatan tersebut, ia mendesak agar pembangunan listrik PLN di Masalembu segera direalisasikan, mengingat wilayah ini merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Masalembu yang seharusnya sudah memiliki akses listrik yang memadai.
Selain kepada anggota dewan provinsi, tokoh tersebut juga berharap Bupati Sumenep, Bapak Achmad Fauzi, dapat segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pembangunan listrik di Masalembu. Hingga saat ini, meskipun tiang PLN telah dipasang sejak Maret 2020, aliran listrik dari PLN masih belum tersedia, sehingga masyarakat harus mengandalkan genset dengan biaya operasional tinggi atau listrik terbatas.
“Masalembu adalah pusat pemerintahan kecamatan, tapi hingga kini masih belum memiliki listrik PLN. Ini sangat menghambat pelayanan publik, dunia pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Kami meminta perhatian serius dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Sumenep agar pembangunan PLN segera diwujudkan,” ujar tokoh tersebut di hadapan anggota dewan.
Ia menekankan bahwa ketiadaan listrik yang stabil telah menjadi hambatan utama bagi aktivitas masyarakat. Kantor pemerintahan sulit memberikan pelayanan optimal, sekolah-sekolah menghadapi keterbatasan dalam pembelajaran, fasilitas kesehatan tidak dapat beroperasi maksimal, dan usaha masyarakat terganggu karena tidak adanya pasokan listrik yang memadai.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang hadir dalam reses tersebut menyatakan bahwa aspirasi ini akan dibawa ke tingkat provinsi dan akan diperjuangkan agar mendapatkan perhatian dari pemerintah, Mereka berjanji untuk mengawal proses percepatan pembangunan listrik PLN di Masalembu.
Masyarakat Masalembu kini menunggu langkah nyata dari pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten Sumenep, untuk memastikan akses listrik yang layak segera terwujud. Mereka berharap bahwa dengan perhatian dari Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sumenep, kebutuhan dasar ini bisa segera dipenuhi demi kesejahteraan dan kemajuan Masalembu.
Selain itu, tokoh masyarakat Masalembu juga menekankan bahwa keterlambatan pembangunan listrik PLN telah menimbulkan ketimpangan dalam pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Dibandingkan dengan daerah lain di Sumenep, Masalembu masih tertinggal dalam hal infrastruktur energi, padahal wilayah ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, perdagangan, dan pariwisata yang bisa berkembang pesat jika didukung dengan listrik yang stabil.
“Kami ingin merasakan keadilan dalam pembangunan. Masalembu adalah bagian dari Sumenep, bagian dari Jawa Timur, dan seharusnya mendapat perhatian yang sama seperti daerah lainnya. Tanpa listrik, bagaimana kami bisa maju?” tambahnya.
Permasalahan listrik ini juga berdampak pada sektor kesehatan. Puskesmas di Masalembu menghadapi kendala dalam menyimpan obat-obatan yang memerlukan pendingin, serta penggunaan alat-alat medis yang membutuhkan listrik stabil. Kondisi ini membuat layanan kesehatan di pulau tersebut menjadi kurang optimal, terutama dalam penanganan darurat.
Sementara itu, dunia pendidikan juga merasakan dampaknya. Proses belajar mengajar sering terganggu karena keterbatasan listrik, terutama bagi siswa yang membutuhkan akses internet dan perangkat elektronik untuk menunjang pembelajaran mereka.
Dalam pertemuan reses tersebut, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PLN dan pemerintah daerah, untuk mencari solusi atas keterlambatan proyek ini. Mereka juga menegaskan bahwa Masalembu tidak boleh terus dibiarkan dalam kondisi tanpa listrik yang memadai.
Masyarakat Masalembu kini menaruh harapan besar kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Khalifah, serta Bupati Sumenep, Bapak Achmad Fauzi, agar segera memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Mereka berharap dalam waktu dekat, ada langkah nyata dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan listrik di Masalembu, sehingga kehidupan masyarakat bisa lebih sejahtera dan pembangunan daerah bisa berjalan lebih merata.
“Kami hanya ingin hak yang sama seperti warga lainnya. Kami ingin listrik menyala, kami ingin pembangunan yang adil,” tutup tokoh masyarakat tersebut. Peawarta : Roespandi, S.PdI
About The Author
