Teropongindonesianews.com
Waykanan – GMBI Distrik Way Kanan mendesak klarifikasi terkait dugaan penyimpangan anggaran BOK di sejumlah puskesmas di Kabupaten Way Kanan.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Way Kanan mencium adanya potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah akibat dugaan penyimpangan anggaran BOK di sejumlah puskesmas di Kabupaten Way Kanan.
Ketua GMBI Way Kanan, didampingi Koordinator Investigasi Sugeng Purnomo, telah melayangkan surat permohonan klarifikasi kepada enam kepala puskesmas di wilayah tersebut, yakni Gunung Labuhan, Baradatu, Banjit, Way Tuba, dan Mesir Ilir. Surat tersebut meminta penjelasan terkait penggunaan anggaran BOK tahun 2023.
Menurut catatan GMBI, saldo kas di bendahara BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.637.047.203,95. Sementara, kas dana BOK puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.869.421.437,00.
Sugeng Purnomo, Koordinator Investigasi LSM GMBI Wilter Lampung, menyatakan kekecewaan karena hanya satu kepala puskesmas, yaitu Gunung Labuhan, yang memberikan klarifikasi secara tertulis. Dalam suratnya, kepala puskesmas tersebut menyatakan bahwa pengelolaan dana BOK tahun 2023 telah sesuai Juknis PMK No. 42 Tahun 2022, dan sisa dana sebesar Rp 86.133.645 adalah silpa karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan.
“Jawaban tersebut bukan yang kami harapkan. Kami mempertanyakan transparansi penggunaan dana BOK, mengingat anggaran tersebut diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat dalam pelayanan kesehatan,” tegas Sugeng Purnomo.
GMBI menilai bahwa ada upaya menutupi transparansi penggunaan dana BOK di puskesmas wilayah Kabupaten Way Kanan.
“Potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah sangat merugikan. Jika dinas terkait tidak dapat membuktikan kebenarannya dan ada potensi korupsi, LSM GMBI tidak akan segan-segan melaporkan ke aparat penegak hukum, bahkan ke Dirjen Kemenkes RI,” tegas Sugeng Purnomo.
GMBI memberikan waktu dua hari untuk mendapatkan respon dari dinas terkait. Jika tidak ada tanggapan, GMBI akan langsung melaporkan temuan ini kepada Aparat Penegak Hukum.
Media ini mencoba melakukan konfirmasi langsung kepada Dinas Kesehatan, namun Kepala Dinas tidak berada di tempat dan chat WhatsApp juga belum mendapat respon terkait permasalahan ini.
Darwin
