Teropongindonesianews.com
Probolinggo – Program “Ngantor di Kecamatan” Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo pada Senin (26/5/2025) berlangsung di Kecamatan Maron. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Marisa Juwitasari Moh. Haris, SE dan Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Ra Fahmi AHZ.
Turut mendampingi sejumlah anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Seperti biasa, kegiatan ini diawali dengan penyambutan oleh di Kantor Kecamatan Maron untuk dilakukan dialog antara Bupati Haris dan Wabup Fahmi dipandu oleh Sekda Ugas bersama dengan kepala desa dan beberapa unsur di Kecamatan Maron. Dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat di Kecamatan Maron dan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di Kecamatan Maron.
Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris mengatakan program Bupati dan Wakil Bupati Ngantor di Kecamatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo ini menjadi yang pertama yang diterapkan di Indonesia. Dimana Bupati, Wabup, Sekda dan seluruh Kepala OPD benar-benar bekerja dari kantor Kecamatan.
“Hari ini semua pejabat mulai dari Bupati, Wabup, Sekda dan seluruh Kepala OPD benar-benar pindah dan ngantor di Kecamatan Maron. Konsep ini akan dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan membangun empati serta menumbuhkan komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Program ini juga menjadi media pencatatan aspirasi yang akan dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan berikutnya,” katanya.
Menurut Bupati Haris, rencana strategis berupa pengembangan produk unggulan desa melalui satu desa satu produk unggulan atau One Village One Product. Dimana desa-desa di Kabupaten Probolinggo harus mempunyai identitas ekonomi. Produk unggulan desa akan menjadi fondasi pengembangan UMKM yang lebih terstruktur.
“Sebagai tindak lanjutnya, seluruh ASN dan PPPK di Kabupaten Probolinggo diwajibkan untuk membeli produk-produk UMKM lokal. Hal ini merupakan sebuah langkah nyata mendukung ekonomi kerakyatan,” jelasnya.
Dalam bidang pariwisata jelas Bupati Haris, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menargetkan pengembangan 100 desa wisata yang akan diintegrasikan dengan penyelenggaraan Seven League Festival Probolinggo Paradise 2025. Kegiatan ini akan digelar selama tujuh hari dengan melibatkan tujuh danau dan tujuh air terjun sebagai lokasi utama kegiatan.
“Kegiatan seperti trail running, off-road dan panjat tebing internasional akan menghiasi festival tersebut. Harapannya event ini menarik minat wisatawan dalam dan luar negeri, khususnya dari Jakarta dan mancanegara. Kami ingin orang yang datang ke Kabupaten Probolinggo, menginap dan membelanjakan uangnya di sini,” terangnya.
Terkait dengan isu keamanan terang Bupati Haris, Bupati Haris menyampaikan perlunya menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan melalui revitalisasi pos kamling. Sebab keamanan desa tidak bisa hanya dibebankan pada polisi atau TNI, tapi juga butuh partisipasi masyarakat.
“Selain itu, peningkatan infrastruktur seperti jalan, penerangan jalan umum (PJU) dan akses ke lokasi wisata menjadi target utama percepatan pembangunan. Kami juga mengajak dunia swasta untuk berinvestasi lebih aktif guna membuka lapangan pekerjaan baru tanpa membebani APBD,” tegasnya.
Sementara Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Ra Fahmi AHZ menyoroti pentingnya kesejahteraan guru swasta dan guru madrasah. Keterbatasan anggaran seharusnya diimbangi dengan inovasi kebijakan. “Kami akan mendorong agar guru madrasah juga diperhatikan, meskipun secara struktural mereka berada di bawah Kementerian Agama,” ujarnya.
Wabup Fahmi berharap agar kepala desa mulai aktif mengembangkan potensi lokal, termasuk sektor pertanian dan perdagangan. Hjr- Kabiro
About The Author
