Teropongindonesianews.com
TAPSEL, SUMUT – Dugaan praktik penggelapan dalam penyaluran beras bantuan pasca bencana di Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan (Tapsel), mengemuka setelah investigasi lanjutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Informasi Rakyat Tapanuli Bagian Selatan (DPD LIRA Tabagsel). Berdasarkan temuan di lapangan, banyak masyarakat terdampak bencana yang seharusnya menerima Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) justru tidak mendapatkannya.
Marahalim Harahap, Sekretaris DPD LIRA Tabagsel, menjelaskan bahwa investigasi yang dilakukan pada Rabu (7/12/2026) di Dusun 6 Lobu Jelok, Desa Parsalakan, menemukan fakta yang lebih mencengangkan dibandingkan investigasi sebelumnya di Dusun Hutalambung. “Dari total kurang lebih 60 Kepala Keluarga (KK) yang seharusnya menerima bantuan, hanya 16 KK yang terdata menerima beras bantuan CPP pasca bencana. Ini sangat mengkhawatirkan dan patut diduga ada oknum yang menggelapkan beras bantuan untuk masyarakat,” ungkap Marahalim.
Salah seorang warga, Hanafi, mengaku namanya tercatat dan ada tanda tangan yang mengatasnamakan dirinya, namun ia menegaskan tidak pernah menerima bantuan beras tersebut. “Nama saya ada, tanda tangan ada, tapi saya tidak menerima bantuan pasca bencana. Sangat mungkin tanda tangan saya dipalsukan,” ujarnya dengan nada prihatin.
Menanggapi dugaan ini, Ketua Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) Tapsel, Burhanuddin Hutasuhut, mengecam keras tindakan yang diduga sebagai penggelapan bantuan pasca bencana ini. “Jika perangkat pemerintah di Angkola Barat berani mempermainkan bantuan pasca bencana, sama halnya dengan pelecehan terhadap kebijakan pemerintah. Kami dengan tegas meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk tim khusus guna menelusuri praktik-praktik nakal dalam penyaluran bantuan pasca bencana ini. Jika terbukti bersalah, mereka harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku di Indonesia,” tegas Burhanuddin.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Parsalakan dan Camat Angkola Barat belum berhasil dihubungi untuk dimintai keterangan resmi terkait dugaan penyelewengan bantuan tersebut.
Mora Siregar
About The Author
