Teropongindonesianews.com – Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilayah Jawa Timur angkat bicara terkait dinamika pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai sorotan publik. Ia menegaskan bahwa program strategis pemerintah tersebut harus dijaga integritasnya dan diselamatkan dari potensi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pengelola di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan keterangan di Kantor Wilter GMBI Jawa Timur di Tuban, Rabu (11/03/2026).
Seiring berjalannya implementasi program MBG di berbagai daerah, sejumlah temuan di lapangan mulai memunculkan keprihatinan publik. Padahal, program ini digulirkan dengan dukungan anggaran negara yang besar dan menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.
Menurutnya niat baik Presiden melalui program MBG sejatinya merupakan kebijakan strategis yang sarat nilai kemanusiaan dan visi pembangunan jangka panjang. Program tersebut dirancang untuk memperkuat ketahanan gizi anak-anak, meningkatkan kualitas kesehatan peserta didik, serta menjadi investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya merupakan kebijakan progresif yang memiliki tujuan strategis, yakni memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang layak, mencegah stunting, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui kondisi fisik yang sehat,” ujarnya.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, LSM GMBI merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dengan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program tersebut di berbagai wilayah Jawa Timur.
Ia menegaskan bahwa langkah ini bukanlah bentuk oposisi terhadap pemerintah, melainkan upaya konstruktif untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.
ketua LSM GMBI Jawa Timur juga menegaskan komitmen organisasinya untuk turut membantu pemerintah dalam menyukseskan program MBG. Ia menilai keberhasilan program nasional tidak hanya ditentukan oleh pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif serta pengawasan dari masyarakat.
Namun demikian, hasil monitoring di lapangan menunjukkan adanya sejumlah persoalan yang dinilai cukup serius. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kualitas menu makanan yang dinilai tidak layak, mutu bahan pangan yang rendah, hingga dugaan pengelolaan yang tidak profesional oleh oknum tertentu.
“Temuan-temuan tersebut tentu sangat memprihatinkan karena berpotensi merusak citra program yang sejatinya sangat baik. Jika tidak segera ditindak secara tegas, maka kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah bisa tergerus,” tegasnya.
LSM GMBI juga mencatat adanya sejumlah kasus serupa di berbagai daerah di Jawa Timur yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Berdasarkan analisis internal organisasi, persoalan tersebut diduga dipicu oleh lemahnya sistem pengawasan, minimnya integritas sebagian pengelola, serta adanya potensi praktik penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan distribusi makanan.
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua LSM GMBI Jawa Timur menginstruksikan seluruh jajaran organisasi di tingkat kabupaten dan kota untuk bergerak aktif melakukan monitoring dan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan program MBG.
Setiap temuan di lapangan, lanjutnya, harus dikoordinasikan secara sistematis dengan Badan Gizi Nasional maupun instansi terkait agar dapat segera ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan GMBI merupakan bentuk pengabdian dan panggilan moral dalam mengawal program-program pemerintah agar tetap berjalan pada koridor yang benar serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Secara organisatoris, GMBI memiliki misi untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah sekaligus melakukan gerakan pembelaan terhadap kelompok masyarakat lemah melalui edukasi, advokasi, serta pendampingan agar mereka memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.
Selain itu, organisasi tersebut juga menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan ekonomi, sekaligus menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap berbagai kebijakan publik.
Dalam konteks yang lebih luas, GMBI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip demokrasi yang berkeadilan.
Sebagai organisasi masyarakat yang telah terstruktur di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur yang anggotanya ribuan, GMBI menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal berbagai program strategis nasional.
“Program MBG harus diselamatkan. Oknum yang merusak integritas program harus ditindak tegas. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan kebijakan negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” pungkasnya.
Sebagai informasi, LSM GMBI juga tercatat sebagai salah satu organisasi yang telah mengikuti Diklat Sekolah Kader Kepemimpinan dan Bela Negara di Rindam III/Siliwangi Bandung, Jawa Barat.
Selain itu, organisasi tersebut juga memperoleh piagam penghargaan dari Direktorat 22 Badan Intelijen Negara atas kontribusinya dalam pengamanan dan pengawalan proses pelantikan Presiden Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR RI pada 20 Oktober 2024.
Jun
About The Author
