
Teropongindinesuanews.com
Bengkulu Utara – Belum kering putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu dalam kasus korupsi perjalanan dinas (perjadin) DPRD Bengkulu Utara, yang menyeret terdakwa Andri Faisol bersama empat tersangka lainnya, kini polemik baru kembali mencuat ke permukaan.
Sorotan tajam kali ini tertuju pada mandeknya dana publikasi media online, yang disebut belum juga cair sejak sebelum Idul Fitri hingga saat ini. Kondisi tersebut memicu keresahan di kalangan media, sekaligus menimbulkan tanda tanya besar terkait tata kelola anggaran di Sekretariat DPRD.
Dilansir dari Media Suara Rakyat, seorang sumber mengaitkan persoalan ini dengan dugaan konspirasi yang lebih luas di internal sekretariat. Bahkan, nama Sekretaris Wakil Ketua (SEKWAN) “Karwiyanto alias Nyoman” disebut secara tegas dalam pernyataan yang disampaikan kepada awak media.
Berikut adalah pernyataan sumber tersebut:
• [21/3, 01.19] SU: Nyoman yang ciptakan kecurangan dalam bentuk konspirasi.
• [21/3, 01.27] SU: Curang nian nyoman.
• [21/3, 01.30] SU: Tradisi di sekretariat itu, Nyoman harus bertanggung jawab; jangan hanya menyalahkan eselon 2.
• [21/3, 01.31] SU: Pokoknya, Nyoman memang luar biasa.
Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar keterlambatan administratif. Terlebih, sumber juga menyinggung adanya indikasi lemahnya sensitivitas terhadap momentum keagamaan, terutama menjelang hari besar seperti Idul Fitri.
Jika dikaitkan dengan kasus perjadin yang telah diputus, muncul asumsi bahwa praktik yang terjadi bisa jadi merupakan bagian dari pola yang lebih besar dan telah berlangsung lama.
Sejumlah pihak mendesak agar dilakukan tiga hal berikut:
1. Pengusutan lanjutan atas dugaan yang mencuat.
2. Pencairan dana publikasi segera dibuka secara transparan.
3. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekretariat DPRD.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Sementara itu, tekanan publik terus meningkat, menuntut kejelasan atas dugaan yang berkembang. Berita ini dikutip dari media Harian Rakyat.
Kasus ini berpotensi membuka babak baru apakah ini hanya soal administrasi, atau benar adanya konspirasi yang lebih dalam di balik pengelolaan anggaran DPRD?
Tarmizi







