Teropongindonesianews.com – Nahdlatul Ulama (NU) tengah bersiap menyongsong Muktamar, forum tertinggi organisasi yang akan menentukan arah masa depan jam’iyyah. Momentum ini dinilai sebagai titik uji krusial bagi NU untuk membuktikan kesetiaannya pada nilai-nilai dasar pendiriannya di tengah derasnya arus kepentingan politik dan kekuasaan.
Tokoh muda sekaligus pemerhati NU, HRM. Khallilur R Abdullah Sahlawiy Yang Akrab Disapa Gus Lilur, menegaskan bahwa Muktamar kali ini harus dimulai dengan satu komitmen tanpa kompromi: menegaskan keharaman politik uang demi menjaga martabat organisasi.
Menurut Gus Lilur, politik uang bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan ancaman eksistensial bagi NU. Ia memperingatkan bahwa penggunaan dana yang tidak jelas sumbernya, apalagi jika terafiliasi dengan praktik korupsi, dapat menyeret NU ke dalam delik hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
”Politik uang adalah haram, dan NU tidak boleh dibangun di atas sesuatu yang haram. Menerima politik uang berarti bukan hanya menjual suara, tetapi menggadaikan masa depan NU. Kita tidak ingin organisasi ini terjebak dalam risiko hukum dan institusional hanya demi syahwat kekuasaan jangka pendek,” tegasnya dalam keterangan tertulis hari ini.
GUS Lilur juga menyoroti perlunya langkah konkret dari PBNU untuk memulihkan persepsi publik yang sempat terganggu oleh isu-isu tata kelola, termasuk isu kuota haji yang menjadi sorotan belakangan ini. Sebagai organisasi berbasis moral, integritas adalah modal utama NU.
”Muktamar harus menjadi momentum pembersihan internal. Saya mendesak agar PBNU berani mengambil langkah tegas: pecat semua pengurus yang terindikasi terlibat dalam praktik korupsi. Integritas tidak boleh hanya menjadi slogan, ia harus ditegakkan dengan keberanian,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti tren penggunaan NU sebagai kendaraan politik oleh pihak-pihak tertentu. Penunjukan figur-figur yang memiliki afiliasi politik kuat dalam struktur kepanitiaan Muktamar, seperti penunjukan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai Ketua OC, harus dibaca secara kritis sebagai upaya menjaga batas antara pengabdian dan pemanfaatan.
”NU tidak didirikan oleh politisi, tetapi oleh ulama. Ketika logika politik menggantikan peran ulama, maka yang hilang adalah ruh organisasi. NU harus teguh menjaga independensinya agar tetap menjadi penjaga moral bangsa, bukan sekadar bagian dari konfigurasi kekuasaan,” tuturnya.
Menyongsong Konferensi Besar (Konbes) yang dijadwalkan pada 25 April 2026, Gus Lilur berharap forum tersebut menjadi pintu masuk bagi kembalinya kepemimpinan NU kepada ulama yang alim, memiliki kedalaman ilmu, dan keteguhan moral.
”Muktamar ini bukan hanya tentang siapa yang akan terpilih, tetapi tentang nilai apa yang akan dimenangkan. Jika nilai-nilai luhur yang menang, NU akan tegak sebagai pilar Republik. Namun jika kepentingan transaksional yang menang, NU hanya akan menjadi organisasi besar tanpa arah,” tutupnya dengan seruan Amar Ma’ruf Nahi Munkar
BiroTIN/STB
About The Author
