
Teropongindonesianews.com – Menyongsong pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), tokoh Nahdliyin, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau akrab disapa Gus Lilur, menyuarakan kegelisahan banyak pihak terkait arah organisasi ke depannya. Ia menekankan bahwa muka muktamar kali ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum krusial untuk menentukan apakah NU akan tetap teguh pada jalur keulamaan atau semakin tergerus oleh kepentingan politik praktis.
“NU ini didirikan oleh para ulama besar dengan fondasi ilmu dan akhlak, bukan untuk menjadi alat kepentingan kekuasaan,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya, Senin (14/04).
Menurutnya, dinamika yang terjadi belakangan ini menunjukkan batas yang semakin kabur antara organisasi keagamaan dan dunia politik. Ia menyoroti munculnya nama-nama tokoh yang lebih identik dengan panggung politik dalam percaturan internal NU, hingga menilai kepemimpinan saat ini perlu dievaluasi secara objektif demi kemaslahatan jam’iyah.
“Ini bukan soal pribadi, tapi soal marwah. NU harus dijaga agar tidak menjadi panggung politisi. Kalau dibiarkan, lama-lama kepercayaan umat bisa terkikis,” tegasnya.
Gus Lilur juga menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai “gus-gus nanggung”, di mana sebagian pihak menjadikan NU hanya sebagai alat legitimasi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Ia menyayangkan kecenderungan sebagian pengurus yang lebih sibuk membangun jejaring kekuasaan daripada memperkuat basis keilmuan dan kaderisasi.
“Kita ini punya tradisi besar, punya pesantren, punya bahtsul masail. Tapi kenapa justru yang tampil sering kali bukan yang paling alim, melainkan yang paling dekat dengan kekuasaan?” kritikusnya.
Ia menegaskan bahwa NU sesungguhnya tidak kekurangan figur yang memiliki kapasitas keulamaan dan intelektualitas mumpuni. Ada banyak tokoh yang dinilai lebih layak dan kredibel untuk memimpin organisasi ini ke depan.
“Kalau kita bicara kualitas, ada Nasaruddin Umar, Said Aqil Siradj, Abdus Salam Shohib, Yusuf Chudlory, Zulfa Mustofa, hingga Bahauddin Nursalim. Mereka jelas kapasitas keulamaannya, jelas intelektualitasnya. NU ini kaya tokoh, jangan sampai yang tampil justru yang itu-itu saja karena faktor politik,” paparnya.
Oleh karena itu, Gus Lilur menuntut agar Muktamar kali ini benar-benar menjadi momentum pemurnian organisasi. Ia berharap para kiai dan ulama memiliki keberanian moral untuk memilih pemimpin yang benar-benar berangkat dari tradisi keilmuan, bukan karena kepentingan elektoral atau kekuasaan semata.
“Sudah saatnya kita bilang cukup pada pengurus yang haus kekuasaan. NU bukan batu loncatan politik. Kalau mau berpolitik, silakan di partai, jangan bawa-bawa NU,” tandasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa independensi adalah kunci agar NU tetap menjadi penyejuk dan penuntun umat. Jika organisasi kehilangan jarak kritis dari kekuasaan, maka perannya sebagai penjaga moral bangsa akan ikut tergerus.
“NU harus berdiri di atas semua golongan, bukan menjadi bagian dari kepentingan tertentu. Itu prinsip yang harus kita jaga,” tambahnya.
Gus Lilur mendorong agar fokus organisasi dikembalikan pada penguatan ekosistem intelektual, mulai dari pesantren, bahtsul masail, hingga pengembangan pemikiran Islam yang relevan dengan tantangan zaman.
“Kalau NU kuat di ilmu, otomatis akan dihormati. Tapi kalau NU sibuk di politik, lama-lama hanya akan diperalat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Gus Lilur menegaskan bahwa Muktamar kali ini adalah ujian sejarah. Ia berharap seluruh elemen dapat mengambil keputusan yang berpihak pada masa depan NU dan umat, bukan sekadar kepentingan sesaat.
“Ini bukan soal hari ini saja, ini soal masa depan. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan? Itu yang sedang dipertaruhkan,” pungkasnya.
BiroTIN/STB






