Oplus_0
Teropongundonesianews.com
SITUBONDO — Warga Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Kiai Kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur), meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada pihak yang mencatut nama Presiden maupun memanfaatkan fasilitas kekuasaan demi kepentingan politik pribadi pada Muktamar ke-35 NU.
Muktamar ke-35 NU sendiri telah dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Gus Lilur menyampaikan permintaan tersebut setelah mengaku menerima informasi dari sumber terpercaya mengenai dugaan pergerakan yang melibatkan sejumlah pejabat lingkaran pemerintahan untuk memengaruhi suksesi kepemimpinan di PBNU.
“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun pihak yang membawa-bawa nama beliau demi memuluskan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU,” tegas Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat indikasi keterlibatan jejaring sembilan pembantu presiden. Nama-nama yang ia sebutkan meliputi Sufmi Dasco Ahmad, Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, Jenderal TNI (Purn) Herindra, Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, Juri Ardiantoro, Nasaruddin Umar, dan Irfan Yusuf.
“Informasi yang saya terima menyebutkan bahwa mereka menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam,” ungkapnya.
Kendati demikian, Gus Lilur meragukan pergerakan tersebut sepengetahuan Presiden Prabowo. Oleh karena itu, ia mendorong Presiden untuk mengambil sikap secara tegas.
“Justru karena itu, saya meminta Presiden turun tangan dalam arti paling sederhana: memastikan tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU,” tegasnya.
Ia menilai potensi konflik kepentingan ini sangat krusial mengingat figur-figur yang disebutkan memegang posisi strategis di pemerintahan. Teddy Indra Wijaya tercatat sebagai Sekretaris Kabinet, Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara, dan Juri Ardiantoro sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara. Sementara itu, Saifullah Yusuf mengemban jabatan sebagai Menteri Sosial sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU.
Menurut Gus Lilur, rangkap posisi antara struktur pemerintahan dan PBNU harus dijaga secara ketat agar tidak berujung pada penyalahgunaan kekuasaan negara untuk menentukan arah kepemimpinan organisasi keagamaan.
“Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau Rais Aam. Siapa pun berhak berkompetisi, tetapi jangan sampai ada pemanfaatan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” jelas penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya tersebut.
Ia juga mempertanyakan motif di balik gerakan ini, termasuk dugaan upaya mengamankan posisi politik melalui penguasaan struktur PBNU. Secara khusus, ia menyoroti posisi Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid yang dinilai memiliki peran ganda di pemerintahan dan organisasi.
“Gus Ipul adalah Menteri Sosial dan Sekjen PBNU, sementara Nusron merupakan pejabat pemerintah yang juga memegang posisi di struktur PBNU. Jangan sampai muncul persepsi bahwa jabatan pemerintahan harus diamankan dengan cara menguasai kepemimpinan NU,” ujarnya.
Gus Lilur menegaskan bahwa NU merupakan organisasi ulama yang tidak boleh dijadikan kendaraan politik praktis. Muktamar harus menjadi ajang pemilihan pemimpin yang berlandaskan keulamaan, integritas, kapasitas, serta pengabdian kepada umat dan bangsa—bukan atas dasar kedekatan dengan penguasa.
Selain itu, ia melontarkan pertanyaan terbuka mengenai sumber pendanaan apabila operasi politik untuk memobilisasi dukungan tersebut benar-benar terjadi.
“Jika gerakan itu memang ada, dari mana sumber dananya? Apakah ada penggunaan fasilitas negara, dana APBN, atau sokongan konglomerat? Semua ini harus dijawab secara transparan,” ujarnya.
Ia mengklarifikasi bahwa dirinya tidak sedang menuduh adanya penggunaan APBN untuk membeli suara, melainkan meminta transparansi agar dugaan tersebut dapat dibuktikan atau dibantah secara terbuka.
Menurutnya, hal ini menyangkut marwah NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Ia meyakini para kiai, pengurus PWNU, hingga muktamirin masih memiliki independensi serta keberanian untuk menjaga tradisi dan nilai-nilai perjuangan NU dari transaksi politik sesaat.
Di akhir keterangannya, Gus Lilur meminta Presiden Prabowo menjawab secara terbuka apakah gerakan tersebut merupakan kehendak Istana atau sekadar manuver oknum pembantu Presiden. Ia juga mengajak seluruh elemen NU untuk bersatu menjaga kedaulatan organisasi.
“NU bukan boneka penguasa. NU adalah bagian penting dari sejarah berdirinya republik ini yang harus tetap merdeka, bermartabat, dan berdikari. Mari kita lawan setiap upaya pembonekaan, intervensi, dan politik uang melalui cara-cara yang bermartabat, tabayun, serta sesuai hukum,” pungkasnya.
BiroTIN)STB
About The Author
