Teropongindonesianews.com
GRESIK — Keluhan masyarakat Pulau Bawean terkait buruknya kualitas infrastruktur jalan kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam diarahkan pada proyek pengaspalan di kawasan Alun-Alun Sangkapura, Kabupaten Gresik, yang aspalnya berulang kali meleleh dan membahayakan pengguna jalan.
Ketua LSM GMBI KSM Sangkapura, Junaidi, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak pengaduan dari warga sekitar. Menurut warga, fenomena melelehnya aspal tersebut bukan terjadi sekali, melainkan sudah berkali-kali.
Ironisnya, setiap kali aspal meleleh, pihak terkait hanya menaburkan pasir laut di atasnya sebagai penanganan darurat. Tindakan ini justru menimbulkan masalah baru yang tidak kalah berbahaya.
“Masyarakat mengeluhkan taburan pasir laut bercampur debu tersebut. Selain membuat jalan menjadi licin dan membahayakan pengendara khususnya roda dua debu pasirnya juga mengganggu kesehatan warga. Bahkan, warga harus rela membersihkan debu di halaman rumah mereka setiap hari,” ujar Junaidi, Rabu (16/9/2026).
Junaidi menambahkan, warga membandingkan proyek pengaspalan Dinas Pekerjaan Umum (PU) tersebut dengan pengaspalan yang dikerjakan oleh pihak desa. Hasilnya, kualitas pengaspalan desa dinilai jauh lebih baik dan tahan lama meskipun menggunakan jenis aspal yang serupa.
Ketika dikonfirmasi oleh Junaidi, pihak PU beralasan bahwa melelehnya aspal tersebut merupakan hal yang wajar karena menggunakan jenis aspal curah. Namun, alasan tersebut langsung dimentahkan oleh Junaidi.
“Alasan dari PU tidak masuk akal. Pekerjaan pengaspalan di tingkat desa juga sama-sama menggunakan aspal curah, tetapi kualitasnya bagus dan tidak meleleh. Dengan fakta ini, kami menduga kualitas aspal dari proyek PU ini sangat diragukan dan patut dievaluasi,” tegasnya.
Atas dasar keluhan dan temuan tersebut, Junaidi atas nama masyarakat Sangkapura mendesak Dinas PU Kabupaten Gresik agar ke depannya lebih selektif dan menggunakan material aspal dengan kualitas terbaik dalam setiap pengerjaan infrastruktur.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak penuh untuk mendapatkan fasilitas jalan yang layak dan aman. Terlebih lagi, anggaran proyek tersebut bersumber dari uang rakyat melalui pajak yang dibayarkan.
“Masyarakat taat membayar pajak, sudah sepatutnya mereka mendapatkan fasilitas infrastruktur jalan yang berkualitas, bukan justru proyek asal-asalan yang membahayakan keselamatan jiwa,” pungkas Junaidi.
About The Author
