Teropong Indonesia News
SAROLANGUN JAMBI – Aliran Sungai Batang Tembesi, Batang Asai, dan Batang Limun yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga Kabupaten Sarolangun kini dalam kondisi mengkhawatirkan. Bukan hanya mutu air yang tercemar, tatanan ekosistem alam yang seharusnya dijaga untuk masa depan generasi mendatang hancur porak‑poranda akibat maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang beroperasi liar selama bertahun‑tahun.
Demi keuntungan sesaat, segelintir pihak mengabaikan bahaya besar yang ditimbulkan. Kerusakan akibat PETI bukan sekadar kerusakan alam belaka, melainkan ancaman nyata terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan sosial, ekonomi seluruh warga Sarolangun. Berikut dampak yang sudah terasa nyata di lapangan:
Dampak Lingkungan yang Mengerikan.
– Penggunaan merkuri dan tumpukan limbah tambang mencemari sungai dan tanah; air sumber minum warga tidak lagi layak pakai, kesuburan lahan pertanian habis tak bersisa.
– Penggalian liar tanpa perencanaan merusak struktur tanah, memicu longsor besar dan erosi parah di sepanjang aliran sungai serta perbukitan.
– Hutan habis ditebang, tempat tinggal flora, fauna hancur total, keanekaragaman hayati asli daerah terus menurun drastis.
– Aliran sungai berubah arah, waduk dan aliran utama cepat terpendam tumpukan sisa galian tambang liar.
Dampak Kesehatan yang Mengancam Nyawa
– Zat merkuri berbahaya menyerang sistem saraf, paru ‑ paru, hingga ginjal; bahayanya paling mematikan bagi ibu hamil dan anak‑anak.
– Rusaknya tata lingkungan dan minimnya fasilitas sanitasi mempermudah penyebaran penyakit menular ke pemukiman warga.
Dampak Sosial, Ekonomi yang Melumpuhkan Masyarakat
– Tidak ada standar keamanan di lokasi PETI, sehingga risiko kecelakaan kerja sangat tinggi, banyak nyawa warga melayang atau menderita cedera berat seumur hidup.
– Lahan pertanian dan perairan penangkapan ikan rusak total, membuat mata pencaharian utama warga lokal lenyap tak tergantikan.
– Perselisihan lahan kerap meletus di antara warga, sementara negara dirugikan besar karena potensi sumber daya alam dieksploitasi tanpa pajak dan pengawasan resmi.
– Lokasi pertambangan ilegal ini kerap menjadi sarang kejahatan lain, mulai dari perampokan hingga penyalahgunaan narkotika yang mengancam keamanan umum.
Kerusakan yang sudah terjadi berpotensi memicu bencana besar di masa mendatang:
Secara lingkungan: hutan dan lahan luas digali serampangan, sumber air permukaan dan air tanah tercemar permanen oleh merkuri serta bahan kimia berbahaya. Struktur tanah menjadi labil, daya serap air hilang, sehingga longsor dahsyat dan banjir bandang kapan saja bisa menerjang pemukiman warga.
Secara sosial‑kemanusiaan: runtuhan galian dan banjir bandang sering menimbulkan korban jiwa serta cedera berat bagi warga tak bersalah. Keracunan merkuri merusak organ tubuh secara permanen, terutama pada anak‑anak dan ibu hamil, serta membuat mata pencaharian warga sekitar hancur tak berdaya.
Secara ekonomi, hukum: kekayaan alam negara diambil secara liar tanpa bayar pajak, merugikan kas negara dalam jumlah besar. Biaya pemulihan lingkungan sangat mahal, bahkan sebagian kerusakan tidak akan bisa dikembalikan ke kondisi semula selamanya.
Beberapa waktu lalu, tim gabungan dipimpin langsung Kapolsek Pauh IPTU Hans Simangunsong, S.H., bersama Lurah Pauh, personel Polsek Pauh, Sekretaris Desa Batu Kucing, serta warga Desa Batu Ampar dan Desa Batu Kucing telah turun ke lapangan untuk memantau aktivitas PETI di wilayah Kecamatan Pauh.
Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Pauh IPTU Hans Simangunsong, S.H., menyatakan pihak kepolisian tidak akan lengah dalam pengawasan. Meski selama ini masih mengedepankan pendekatan edukasi dan persuasif, patroli rutin akan terus diperkuat guna mencegah kerusakan ekosistem sungai yang bisa menjadi permanen.
“Keuntungan sesaat dari PETI hanyalah bayangan semata. Di balik itu ada pencemaran air, pendangkalan sungai, kerusakan ekosistem yang akan menimpa kita dan anak cucu nanti,” tegas Kapolres.
Namun pernyataan itu mendapat tantangan keras dari Ketua Umum DPP ICC‑RI (Organisasi Pemerhati Kejahatan & Korupsi Republik Indonesia) Kabupaten Sarolangun. Kepada awak media, ia mengajukan tujuh pertanyaan tajam terkait kinerja jajaran Kapolres Sarolangun selama ini:
1. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Kapolres Sarolangun telah berlangsung bertahun‑tahun dan merusak sungai serta ekosistem secara luas, mengapa hingga saat ini belum ada penindakan tegas dan menyeluruh terhadap pelaku PETI tersebut?
2. Banyak pihak mempertanyakan apakah patroli dan pengawasan yang selama ini dilakukan hanyalah seremonial tanpa tindakan hukum nyata di lapangan. Bagaimana penjelasan Bapak terhadap masyarakat yang sudah menderita dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan?
3. Bapak pernah menyatakan kepolisian tidak akan lengah mencegah kerusakan ekosistem, namun kerusakan Sungai Batang Tembesi, Batang Asai, dan Batang Limun semakin parah. Apa bukti nyata upaya serius yang sudah dilaksanakan jajaran Kapolres selama masa jabatan Bapak?
4. Lokasi PETI ini kerap menjadi sarang kejahatan lain seperti perampokan dan penyalahgunaan narkotika, mengapa jajaran kepolisian lambat bertindak untuk menertibkan lokasi ‑ lokasi berbahaya tersebut?
5. Masyarakat sudah kehilangan sumber air bersih dan mata pencaharian akibat ulah PETI. Tanggung jawab apa yang akan diambil Kapolres untuk menghentikan kerusakan yang masih berlangsung saat ini?
6. Apakah ada hambatan tertentu yang membuat pihak kepolisian belum bisa melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku PETI di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun? Jika ada, hambatan apa saja itu dan kapan akan diselesaikan?
7. Jika kerusakan ekosistem dan bahaya bagi kesehatan warga terus bertambah sebelum ada tindakan tegas, apakah Bapak siap mempertanggungjawabkan kinerja jajaran Kapolres di hadapan masyarakat dan pihak pengawas hukum?
Ketua Umum ICC‑RI Sarolangun menyampaikan pertanyaan tersebut dengan nada tegas dan lantang. Ia menambahkan, masyarakat luas berharap ada ketegasan, keberanian, dan kepastian hukum dalam penindakan aktivitas pertambangan emas tanpa izin ini.
(Redaksi)


