Teropong Indonesia News
SAROLANGUN, – 17 November 2026 – Di tengah tantangan keterbatasan fiskal dan defisit anggaran daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sarolangun mengambil langkah proaktif. Melalui skema jemput bola, jajaran Dinas PUPR aktif berkoordinasi langsung dengan kementerian terkait di tingkat pusat guna memastikan percepatan pembangunan infrastruktur demi mewujudkan visi Sarolangun Maju.
Kepala Dinas PUPR Sarolangun melalui Kabid Cipta Karya NUR ROHMAD. ST menjelaskan bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh menjadi hambatan bagi pemerintah daerah untuk tetap menghadirkan pelayanan dasar dan infrastruktur yang layak bagi masyarakat.
“Kami tidak bisa hanya berpangku tangan mengandalkan APBD yang terbatas. Oleh karena itu, upaya jemput bola ke pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun sumber pendanaan lainnya menjadi kunci agar program pembangunan strategis tetap berjalan,” ujarnya, Selasa (17/11).
Langkah jemput bola ini difokuskan pada sejumlah prioritas pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Fokus pertama adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antarkecamatan guna memperlancar distribusi hasil pertanian serta mobilitas warga. Fokus kedua adalah pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) demi memperluas akses air bersih layak huni bagi masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Selain itu, dinas juga memprioritaskan infrastruktur pengendalian banjir untuk memperkuat mitigasi bencana melalui normalisasi sungai dan pembangunan talud di titik-titik rawan.
Sejumlah usulan program dan proposal pembangunan tersebut telah disampaikan secara langsung kepada kementerian teknis di Jakarta. Respons positif pun didapatkan, di mana pemerintah pusat dinilai cukup akomodatif terhadap usulan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat daerah.
Meski demikian, Dinas PUPR Sarolangun tetap berkomitmen untuk mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran yang nantinya dialokasikan, baik yang bersumber dari APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah inovatif ini diharapkan mampu menjadi solusi alternatif yang efektif dalam mengatasi defisit anggaran, sekaligus memastikan roda pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sarolangun tetap berputar secara optimal demi kesejahteraan masyarakat luas.
Reporter – Darmawan


