Chat yang tidak dibalas, telepon yang tidak diangkat, dan perkara yang minta dibuka kembali, Di manakah janji Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat…?
Teropong Indonesia News
JAKARTA, Polri memiliki janji yang tidak pernah berubah sejak republik ini berdiri. Janji itu tertulis dalam Tribrata dan Catur Prasetya, diucapkan dalam setiap pelantikan, dan diulang dalam setiap pidato Kapolri ;
Polri adalah Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat
Tugas pokok dan fungsi Polri – Tupoksi – pun sudah diatur tegas dalam *Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*: memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, apa yang terjadi ketika masyarakat yang datang justru merasa tidak dilindungi, tidak diayomi, dan tidak dilayani…?
Bukti Chat,: Memohon, Bukan Menyerang
Redaksi menerima bukti percakapan WhatsApp dari seorang pencari keadilan kepada seorang perwira yang menangani perkaranya, yang dalam tangkapan layar ini disebut sebagai “Pol Wulan Metro…”.
Isi pesannya bukan makian. Bukan ancaman. Isinya adalah permohonan yang sangat manusiawi,
_”Siang bu, apa kabar, mau bicara bisa?”_
_”Bu, minta tolong. Bilang perkara kami tolong dibuka kembali ya.”_
_”Ibu jangan anggap kami ini musuh ibu.”_
N _”WA dan telepon selama ini tidak direspon.”_
Pesan itu dikirim pukul 10.53 hingga 10.57 WIB. Sebuah panggilan suara pun dilakukan. Tidak ada jawaban. No answer.
Lalu, pada pukul 10.57, pengirim menulis kalimat yang kini menjadi jantung berita ini :
“Ingat slogan dan pidato Kapolri baru. Jangan menyakiti hati masyarakat.”_
“Saya percaya Ibu masih punya hati nurani, bukan cuekin kami pencari keadilan.”
Ketika Sunyi Menjadi Jawaban
Inilah yang paling menggigit dari perkara ini. Pencari keadilan itu tidak meminta dibela secara membabi buta. Ia hanya meminta satu hal : perkaranya dibuka kembali dan dibicarakan.
Tetapi yang ia dapatkan, menurut bukti chat tersebut, adalah sunyi. WA tidak dibalas. Telepon tidak diangkat.
Padahal, dalam doktrin Polri Presisi dan dalam pidato Kapolri yang baru, penekanannya sangat jelas: Jangan menyakiti hati masyarakat. Hadir untuk rakyat. Jangan alergi terhadap kritik. Jangan cuek terhadap laporan.
Apakah sunyi adalah bentuk pengayoman yang baru…?
Apakah membiarkan pencari keadilan menunggu tanpa kepastian adalah wujud dari “melindungi”?
Tupoksi Bukan Sekadar Spanduk di Dinding Kantor
Tupoksi Polri bukan sekadar tulisan yang ditempel di dinding ruang penyidik. Tupoksi adalah kewajiban hukum.
Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan, Polri bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Tidak ada ayat yang berbunyi: “Boleh mengabaikan laporan jika sudah lelah” atau “Boleh tidak merespon jika pelapor dianggap musuh.”
Seorang pencari keadilan yang memohon agar perkaranya dibuka kembali bukanlah musuh. Ia adalah rakyat yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya: hak untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Ketika ia dianggap musuh, maka yang rusak bukan hanya perkaranya, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi.
Kapolri Berjanji, Jajaran Harus Membuktikan
Kapolri baru telah memberikan teladan dan peringatan: Polri tidak boleh menyakiti hati masyarakat.
Pesan itu bukan untuk didengar di aula Mabes saja. Pesan itu harus sampai ke ruang penyidik, ke HP dinas, ke balasan WA, dan ke cara aparat menyapa pencari keadilan.
Jika di level atas sudah berjanji untuk melayani dengan hati, maka di level bawah tidak boleh ada lagi aparat yang membiarkan pencari keadilan merasa seperti musuh.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak akan mengingat pangkat dan jabatan. Rakyat hanya akan mengingat satu hal: Apakah ketika saya datang meminta keadilan, saya disambut sebagai manusia, atau dicueki sebagai musuh?
Hingga berita ini diturunkan, pihak yang bersangkutan belum memberikan hak jawab atas bukti percakapan tersebut. RED
Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.


