
Teropongindonesianews.com
SITUBONDO – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo di bawah kepemimpinan Bupati “Mas Rio” untuk menggenjot pembangunan infrastruktur jalan dalam waktu singkat, khususnya melalui proyek hotmix, kini disorot tajam. Proyek pembangunan jalan lingkungan di Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, diduga tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Proyek yang dikerjakan oleh CV. MEDYATAMA ini memiliki nilai anggaran sebesar Rp 184.082.500 untuk volume 230 meter, di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman (PUPP) Bidang Bina Marga.
Kekhawatiran muncul dari Hepi, salah satu warga Situbondo yang dikenal aktif memantau jalannya pembangunan di daerah tersebut. Setelah melakukan pengecekan langsung di lokasi, Hepi menemukan sejumlah kejanggalan serius pada proyek hotmix tersebut.
“Secara kasat mata, kondisinya memang terlihat mulus. Aspalnya kinclong. Namun, ketika ditelusuri lebih dalam, ada dugaan kuat bahwa proyek ini dikerjakan di bawah standar kualitas yang ada, terutama pada ketebalan hotmixnya,” ujar Hepi kepada awak media.
Menurut Hepi, kemulusan aspal tersebut terasa menipu masyarakat , Dugaan pengurangan volume ketebalan ini berpotensi besar merugikan keuangan negara dan merusak kepercayaan publik terhadap hasil pembangunan.
Berdasarkan penghitungan sementara yang dilakukannya, Hepi memperkirakan dugaan kerugian negara akibat ketidaksesuaian volume ini mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp 35.784.000.
Kerugian ini, menurutnya, tidak terlepas dari dugaan lemahnya fungsi pengawasan dari pihak Dinas PUPP.
Hepi menuding bahwa pengawasan yang minim seolah-olah memberikan
“Ruang” kepada pihak rekanan untuk melakukan praktik kecurangan dalam mengurangi volume ketebalan material.
Menyikapi temuan ini, Hepi mendesak Bupati Situbondo, Mas Rio, untuk segera mengambil langkah tegas dan cepat.
“Sebagai masyarakat Situbondo, saya meminta agar Bapak Bupati segera bertindak. Kejadian serupa tidak boleh terulang kembali,” tegasnya.
Hepi Meminta Bupati untuk secara langsung memerintahkan pengawas dari Dinas PUPP agar melaksanakan tugas pengawasan secara profesional dan maksimal. Hal ini dinilai krusial demi menjaga kualitas infrastruktur serta mengembalikan dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Hingga berita ini diturunkan, pihak CV. MEDYATAMA dan Dinas PUPP Kabupaten Situbondo belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyimpangan volume dan kerugian negara yang disuarakan oleh warga tersebut.
BiroTIN/STB







