
Oleh: Moch Thoriqil Akmal B, S.H
OPINI, teropongindonesianews.com- Di negeri yang katanya kaya raya ini, solar subsidi bukan lagi bahan bakar. Ia telah berevolusi menjadi komoditas sakti lebih kuat dari aturan, lebih luwes dari hukum, dan lebih licin dari oli bekas.
Solar subsidi seharusnya menjadi penopang hidup nelayan dan petani. Tapi di lapangan, ia justru menjelma menjadi harta karun yang mengalir deras ke jerigen-jerigen besar, truk engkel, hingga lintas kabupaten, bahkan lintas nurani.
Lucunya, semua itu berlangsung terang-terangan. Bukan di lorong gelap, bukan di tengah malam, melainkan di siang bolong di bawah papan nama SPBU, lengkap dengan antrean rapi. Seolah-olah negara sedang menggelar pameran bertajuk “Cara Menguras Subsidi Tanpa Takut Ditangkap.”
Rekom Nelayan: Kertas Ajaib Penakluk Segalanya
Di balik keajaiban ini, ada satu benda keramat: selembar rekomendasi nelayan. Kertas ini luar biasa. Ia bisa membuka kran solar subsidi tanpa perlu kapal, tanpa nelayan, bahkan tanpa alamat yang jelas.
Tak perlu repot melaut, tak perlu jala, apalagi bau ikan. Cukup selembar rekom maka jerigen pun terisi penuh, hukum pun mendadak rabun.
Kalau Harry Potter punya tongkat sihir, mafia solar punya rekom. Bedanya, tongkat hanya bekerja di dunia fiksi, sementara rekom nelayan bekerja mulus di dunia nyata.
Aparat Sibuk Menghitung, Bukan Menghentikan
Penegakan hukum dalam kisah ini mirip sinetron sore hari. Ada penangkapan, ada drama, ada barang bukti lalu entah bagaimana, semuanya menghilang tanpa jejak. Seperti sulap, tapi tanpa tepuk tangan.
Truk bermuatan solar subsidi bisa ditangkap hari ini, lalu besok menjadi legenda urban: “katanya sih pernah ada, tapi sekarang entah di mana.”
Publik pun bertanya-tanya:
Apakah hukum sedang ditegakkan, atau sekadar diputar seperti meteran taksi?
Solar subsidi berasal dari uang negara. Dari pajak rakyat. Dari jerih payah mereka yang membeli bensin nonsubsidi sambil mengelus dada. Namun ironisnya, yang menikmati justru mereka yang paling lihai memelintir aturan.
Solar itu lalu dijual kembali, dicampur, diperdagangkan, bahkan dikirim keluar daerah. Negara rugi, nelayan gigit jari, mafia tersenyum lebar dan jerigen kembali mengantre.
Di negeri ini, jerigen lebih bebas daripada nelayan. Truk lebih berani daripada aparat. Dan kertas rekom lebih dihormati daripada undang-undang.
Maka jangan heran jika mafia solar tumbuh subur. Mereka hidup di ekosistem yang sempurna:
pengawasan longgar, penindakan setengah hati, dan keheningan yang terlalu lama.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, jangan salahkan publik bila suatu hari nanti mereka bertanya sinis:
“Yang disubsidi itu solar, atau kejahatannya?”
Karena di negeri solar ini, yang kehabisan bukan cuma BBM tapi juga kepercayaan.








