Teropong Indonesia News
LUMAJANG – Drama persidangan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan mantan Kepala Desa Kalidilem, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Muhammad Abdullah, akhirnya mencapai puncaknya. Pada Rabu (15/4/2026), Pengadilan Negeri Lumajang menjatuhkan putusan yang mengejutkan sekaligus memuaskan rasa keadilan masyarakat.
Majelis Hakim yang dipimpin oleh H. Inyoman Ary Mudjna, SH, MH, memutuskan untuk menaikkan hukuman jauh di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jika sebelumnya Jaksa hanya menuntut hukuman 1 tahun 6 bulan, kali ini hakim dengan tegas menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.
Alasan Hakim: Persidangan Terkesan “Drama”, Terdakwa Tak Manfaatkan Kesempatan
Yang menjadi sorotan utama dan alasan kuat di balik peningkatan vonis ini adalah sikap terdakwa selama proses persidangan berlangsung. Hakim menilai, terdakwa tidak menunjukkan itikad baik dan justru berusaha mengelabui keadilan.
“Saudara dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan dikarenakan beberapa hal yang memberatkan. Pertama, Saudara tidak mengakui kesalahan sama sekali. Kedua, dalam persidangan keterangan Saudara berbelit-belit dan tidak jelas. Ketiga, kesempatan emas untuk meminta maaf kepada korban pun tidak Saudara gunakan. Persidangan ini bukan tempat bermain, namun Saudara membuatnya terkesan seperti drama semata,” tegas Hakim Ketua Inyoman Ary Mudjna dengan nada tegas saat membacakan amar putusan.
Keputusan ini tentu menjadi tamparan keras bagi pelaku tindak pidana yang mencoba meremehkan proses hukum. Tak hanya itu, majelis hakim juga langsung memerintahkan agar terdakwa segera ditahan usai putusan dibacakan, memastikan hukum berjalan tegas tanpa kompromi.
Korban Puas, Kuasa Hukum: Putusan Sudah Sangat Layak
Putusan ini disambut baik oleh pihak korban. Penasehat hukum korban, Haris Eko Cahyono, SH, MH, menyatakan bahwa vonis 2 tahun 6 bulan dirasa sudah sangat sepadan dan mampu menjawab harapan keadilan.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada majelis hakim. Putusan hari ini naik signifikan dari tuntutan awal, dari 1 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun 6 bulan. Menurut penilaian kami, vonis ini sudah sangat kelayakan dan memenuhi rasa keadilan yang kami cari,” ujar Haris dengan wajah lega.
Ia juga menambahkan bahwa langkah hkim yang langsung memerintahkan penahanan menunjukkan bahwa hukum di Lumajang bekerja cepat dan nyata.
“Kami juga mengapresiasi langkah tegas pengadilan yang langsung memerintahkan penahanan. Ini menunjukkan keseriusan dalam menegakkan hukum,” tambahnya.
Terdakwa Akan Banding: “Kami Taat Hukum, Tapi Akan Tempuh Upaya Lanjut”
Berbeda dengan pihak korban, pihak terdakwa tampak kecewa namun tetap berusaha terlihat profesional. Kuasa Hukum terdakwa, Wahyu Firman Efendi, SH, MH, mengaku akan mempelajari putusan tersebut dan berencana menempuh upaya hukum lanjut.
“Kami diberi waktu 7 hari untuk berpikir dan mempelajari putusan ini. Namun insya Allah, kami akan menggunakan hak hukum klien untuk mengajukan banding. Mohon doanya agar proses selanjutnya berjalan lancar,” ungkap Wahyu kepada awak media.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati kewenangan hakim sebagai pemutus perkara.
“Kami tetap taat dan patuh pada undang-undang. Putusan ini adalah bentuk objektivitas dan penilaian dari hakim yang kami hormati. Namun sebagai penasihat hukum, sudah menjadi kewajiban kami memperjuangkan hak klien melalui jalur yang sah,” tegasnya.
Kasus Masih Panjang ???
Dengan putusan ini, kasus yang menyeret nama mantan Kades Kalidilem ini belum sepenuhnya usai. Meskipun vonis saat ini dinilai berat dan memuaskan bagi korban, langkah banding yang akan ditempuh pihak terdakwa membuka peluang bagi perdebatan hukum di tingkat yang lebih tinggi.
Masyarakat pun kini menantikan, apakah vonis 2 tahun 6 bulan ini akan bertahan, atau justru akant berubah di tingkat banding nantinya. ZAM
About The Author
