Teropongindonesuanews.com
BAWEAN, GRESIK — LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) KSM Sangkapura kembali mendesak pemerintah segera mencari solusi konkret atas persoalan transportasi laut Pulau Bawean yang hingga kini terus berulang ketika kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi.
Ketua LSM GMBI KSM Sangkapura, Junaidi, meminta persoalan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab eksekutif, tetapi juga menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Gresik, DPRD Provinsi Jawa Timur hingga pemerintah pusat.
Menurut Junaidi, masyarakat Bawean memiliki wakil rakyat yang berasal dari Bawean, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Karena itu, para wakil rakyat tersebut dinilai memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk membawa persoalan transportasi laut Bawean ke tingkat kebijakan yang lebih tinggi.
“Bawean ini punya anggota DPRD asli Bawean, baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan ada yang duduk di tingkat pusat. Kami meminta mereka jangan hanya datang ketika ada kepentingan politik, tetapi ketika masyarakat menghadapi persoalan seperti transportasi laut, mereka harus hadir dan memperjuangkan kepentingan rakyat Bawean,” tegas Junaidi.
GMBI meminta DPRD Kabupaten Gresik segera mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menyiapkan langkah darurat ketika kapal reguler tidak dapat beroperasi akibat cuaca dan gelombang tinggi.
Begitu pula DPRD Provinsi Jawa Timur diharapkan membawa persoalan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kementerian terkait agar tersedia solusi transportasi laut untuk wilayah kepulauan.
Sementara kepada wakil rakyat di tingkat pusat, Junaidi meminta agar persoalan transportasi Bawean diperjuangkan melalui kebijakan pemerintah pusat, termasuk kemungkinan menghadirkan kapal bantuan atau kapal perintis/alternatif yang dapat digunakan secara aman sesuai ketentuan keselamatan pelayaran ketika kapal reguler tidak dapat beroperasi.
“Jangan sampai masyarakat Bawean setiap tahun menghadapi persoalan yang sama. Ketika gelombang tinggi, kapal tidak jalan, warga tertahan, tiket pesawat bisa hangus atau harus membeli tiket baru, sementara sembako dan kebutuhan masyarakat juga ikut terganggu. Sampai kapan persoalan seperti ini dibiarkan?” ujar Junaidi.
Ia menegaskan bahwa keselamatan pelayaran tetap harus menjadi prioritas. Namun, menurutnya, keselamatan tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan masyarakat kepulauan kehilangan akses transportasi tanpa menyediakan alternatif.
“Kalau memang Express Bahari dan KMP Gili Iyang tidak bisa berlayar karena kondisi cuaca, kami tidak meminta pemerintah memaksakan kapal berlayar. Kami meminta pemerintah menyiapkan solusi. Harus ada skenario ketika kondisi seperti ini terjadi,” katanya.
Junaidi juga meminta DPRD Kabupaten Gresik, DPRD Provinsi Jawa Timur dan wakil rakyat di pusat melakukan koordinasi lintas lembaga untuk mencari solusi jangka panjang, bukan hanya memberikan pernyataan setiap kali masyarakat mengeluh.
Menurutnya, persoalan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas, mulai dari warga yang bekerja atau beraktivitas di Malaysia, pelajar dan mahasiswa, pasien yang membutuhkan perjalanan ke daratan, hingga distribusi sembako dan kebutuhan pokok.
“Jangan masyarakat Bawean dianaktirikan. Mereka juga memiliki hak mendapatkan pelayanan transportasi yang layak. Kami meminta wakil rakyat asal Bawean membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat,” tegasnya.
GMBI KSM Sangkapura berharap para anggota DPRD Kabupaten Gresik, DPRD Provinsi Jawa Timur maupun wakil rakyat di tingkat pusat segera mengambil langkah nyata dengan membawa persoalan tersebut ke meja pemerintah dan kementerian terkait.
“Ada pemerintah karena ada rakyat. Ada wakil rakyat karena ada masyarakat yang diwakili. Maka ketika rakyat Bawean menghadapi masalah, wakil rakyat harus berdiri paling depan memperjuangkannya, bukan diam. Jangan hanya janji, masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi,” pungkas Junaidi.
About The Author
