Muliakan Ramadhan, PJI Sumenep Gelar Santunan Yatim dan Dhuafa di Desa Jambu

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• April 12, 2022

Teropongindonesianews.com

Sumenep- Muliakan Ramadhan dengan cara yang disukai Allah SWT, Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI ) DPC Kabupaten Sumenep menggelar santunan anak yatim di desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Selasa, 12/04/2022.

Bhakti sosial kemanusiaan tersebut dihadiri oleh Kepala desa setempat, H. Benny Wahyudi, Plt Camat Lenteng, Suryadi Irawan dan tokoh masyarakat setempat.

Sebanyak 40 anak yatim dan 10 orang kaum dhuafa diberikan bantuan sosial.

Dalam sambutannya, PLT Camat Lenteng, H. Suryadi Irawan sangat mendukung kegiatan sosial kemanusiaan tersebut, Pihaknya meminta agar Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI ) Sumenep bisa menjadi sebuah wadah jurnalis yang bisa mengawal kebijakan pemerintah secara profesional.

“Kami sebagai kepanjangan dari Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi kegiatan sosial ini, semoga PJI bisa berkiprah semakin maju dalam mendukung program pemerintah,” pungkasnya

Ditempat yang sama, Kades Jambu, H. Benny Wahyudi juga menyampaikan apresiasinya kepada para wartawan yang tergabung di Persatuan Jurnalis Indonesia.

“Kami siap bersinergi untuk membangun desa Jambu lebih maju kedepan. Mohon dukungannya agar harapan kami bisa terwujud,” tandasnya.

Sementara, Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sumenep, Andi Kusmanto mempertegas komitmennya bahwa kiprah PJI Kabupaten Sumenep, selain untuk menjadi control sosial pemerintah juga akan diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, sehingga masyarakat bisa merasakan langsung manfaat persatuan kewartawanan yang dipimpinnya.

“Pada bulan ramadhan kali ini, program-program yang sudah kami canangkan memang mengedepankan sosial kemanusiaan. Ada beberapa kegiatan yang nantinya akan kami lakukan selama bulan Ramadhan. Termasuk di kediaman sekretaris PJI di Kalianget Barat Minggu depan,” katanya.

Pria yang memang dikenal dekat dengan semua elemen masyarakat itu menambahkan bahwa bulan Ramadhan adalah ajang semua umat muslim menebar kebaikan dan meningkatkan kepekaan sosial terhadap sesama.

“Apalagi adanya yatim piatu dan kaum dhuafa, sudah sepatutnya kita bantu. Bukan hanya di bulan Ramdhan ini tapi juga setelah Ramadhan ini pergi,” terang Andi.

Terakhir Andi Kusmanto juga meminta agar semua anggota PJI tidak membuyarkan semangatnya untuk terus menunjukkan kekompakan.

“Karena bagaimanapun, sebuah kekompakan dan konektivitas antar anggota adalah poin terpenting dalam sebuah organisasi,” tuturnya

Terakhir, pria 42 tahun yang kerap memotori kegiatan aksi kemanusiaan itu menandaskan bahwa PJI Kabupaten Sumenep siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep demi membantu cita cita Bupati Ra Fauzi untuk mewujudkan sebuah Kabupaten yang maju sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi semua masyarakat di Kabupeten Sumenep

“Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) DPC Kabupaten Sumenep siap menjalin sinergitas dengan Pemkab Sumenep, demi mewujudkan Bismillah melayani kepada semua masyarakat,” tandasnya.

Penulis: TG/ Tim

Perkuat Pemberantasan Korupsi, KPK Terima 43 Jaksa Baru

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• April 12, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta,Komisi Pemberantasan Korupsi menerima personil baru dari Kejaksaan sejumlah 43 pegawai untuk ditugaskan di beberapa posisi pada unit kerja di KPK. Penambahan personil ini merupakan penugasan tahap kedua dari hasil rekrutmen yang telah diselenggarakan sejak tahun 2021.

Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa bersama Ketua Persatuan Jaksa di KPK periode 2020-2023 Budi Sarumpaet menerima secara langsung personil baru dari Kejaksaan tersebut. Penerimaan secara definitif kepada 43 pegawai ini baru dapat dilaksanakan karena mereka masih harus menyelesaikan tugasnya di Kejaksaan.

Sebelumnya, pada tahap pertama 12 pegawai telah dilakukan penugasan di Direktorat Penuntutan sejumlah 7 pegawai, Direktorat Labuksi 2 pegawai, Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi 2 pegawai, serta Sekretariat Dewan Pengawas 1 pegawai.

“Kita berharap pengalaman teman-teman di kejaksaan bisa memperkaya pelaksanaan tugas di KPK, dan pengalaman teman-teman yang lebih dulu ada di sini bisa menambah wawasan bagi yang baru bergabung,” kata Cahya.

Dari rekrutmen tersebut sejumlah 55 pegawai dinyatakan lulus dan telah dilantik pada 10 Februari 2022 dengan penugasan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, bagi 12 pegawai yang mulai bertugas pada 10 Februari 2022 dan tahap kedua bagi 43 pegawai yang mulai bertugas pada 11 April 2022.

Selanjutnya bagi 43 pegawai baru ini akan ditugaskan di Direktorat Penuntutan sejumlah 34 pegawai, Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) 3 pegawai, Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi 4 pegawai, Inspektorat 1 pegawai, serta di Sekretariat Dewan Pengawas 1 pegawai.

Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan RI Hermon Dekristo, Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Agustinus Herimulyanto, serta Kepala Sub Bagian Kekaryaan, Perizinan, dan Pengembangan Jabatan Fungsional Normadi Elfajr juga mengantarkan langsung penugasan personil baru ini.

Hermon menyampaikan harapannya agar saat mereka kembali sudah mendapatkan ilmu untuk bersinergi dan bekal baik untuk pengembangan diri maupun institusi. Dia juga berpesan agar senantiasa menjaga marwah institusi, bukan hanya KPK tapi juga Kejaksaan.

“Kami sudah memberikan masukan kepada para personil yang ditugaskan, terutama dalam hal menjaga integritas dan profesional sebagai penegak hukum agar menjaga nama baik,” kata Hermon.

Santoso-Redaksi

Bamsoet Dorong OJK Menjadi Lembaga yang Kuat, Berwibawa dan Fleksibel

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• April 12, 2022

Teropongindonesianews.com

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan terpilih periode 2022-2027 yang juga Ketua Komite Etik merangkap anggota, Mirza Adityaswara, menjadikan OJK sebagai lembaga yang kuat, berwibawa dan fleksibel. Selain, OJK harus mampu merangkul dan membangun komunikasi yang efektif dengan semua stakeholders, seperti MPR, DPR, DPD, BPK, aparat penegak hukum, asosiasi sektor keuangan, hingga masyarakat luas pada umumnya.

“Pengambilan keputusan juga harus dilakukan secara kolektif kolegial. Sehingga setiap anggota Dewan Komisioner OJK memiliki semangat team work dan setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang OJK yang mengamanatkan Dewan Komisioner harus terlibat dalam pembuatan kebijakan operasional pengawasan, yang pengawasannya dilakukan oleh kepala eksekutif,” ujar Bamsoet usai menerima Wakil Ketua OJK terpilih periode 2022-2027 yang juga Ketua Komite Etik merangkap anggota, Mirza Adityaswara, akhir pekan lalu di Jakarta.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, maraknya berbagai kasus pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga carut marut permasalahan di sektor asuransi, perdagangan saham gorengan, dan tekfin illegal juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh OJK periode 2022-2027. Masyarakat membutuhkan OJK yang kuat dan berwibawa, yang bisa menjaga ekosistem industri keuangan Indonesia tetap sehat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban.

“Dewan Komisioner OJK harus mampu mengoptimalkan resources OJK untuk memperluas dan memperdalam literasi ke berbagai lapisan masyarakat. Sebagai Wakil ketua OJK, Mirza Adityaswara, perlu memaksimalkan peranan IKD (Inovasi Keuangan Digital) untuk menumbuh kembangan ekosistim berbagai industri digital di sektor perekonomian, keuangan dan perdagangan. Teristimewa memanfaatkan kekuatan aset Perbankan lebih kurang Rp 10.2000 triliun, kapitalisasi pasar saham lebih kurang Rp 8.000 triliun, dan aset IKNB 2.890 triliun Per akhir tahun 2021 untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan perbaikan kehidupan masyarakat”, kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain dalam sektor perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, usaha pembiayaan hingga pinjaman online, OJK juga harus mulai membuat kajian tentang keberadaan kripto yang perkembangan transaksinya semakin pesat. Tidak menutup kemungkinan, kedepannya pengawasan dan pengaturan kripto bisa menjadi tanggungjawab OJK. Sehingga perkembangan kripto bisa turut dibahas dan dipantau dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan.

“Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia pada 17-18 Februari 202 lalu di Jakarta, negara G-20 bersepakat untuk mengatur dan mengawasi bersama-sama perkembangan aset kripto guna memperkuat pengelolaan risiko atas kejahatan teknologi dan digitalisasi. Pada Juli 2022 nanti, melalui Financial Stability Board (FSB), negara-negara anggots G-20 akan kembali membahas teknis bagaimana pengaturan dan pengawasan kripto yang bisa dilakukan oleh otoritas negara,” pungkas Bamsoet.

Santoso-Redaksi