Warung Madura Merasa Diobok-Obok Aprindo, FMMP Bereaksi Melawan, Bentuk Satgas Pengawas Ritel

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Mei 9, 2024

Teropongindonesianews.com

Jakarta — Organisasi Forum Masyarakat Madura Perantauan (FMMP) kembali bereaksi, saat Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) mulai mengobok-obok dan mencari-cari kesalahan Warung Madura. FMMP melawan akan bentuk Satgas Pengawas Ritel.

Reaksi keras itu disampaikan Ketua Umum FMMP, H.M. Jusuf Rizal, S.H kepada media di Jakarta merespon statemen Ketua Umum Aprindo, Roy Mandey yang disampaikan kepada media dimuat di Harian Kompas terkait keberadaan penjualan produk-produk di Warung Kelontong Madura.

Sebagaimana diberitakan media Roy Mandey meminta kepada pemerintah yang intinya memperketat penjualan produk-produk rentan api, seperti Elpiji, bensin eceran dan miras (Minuman Keras) di Warung Madura. Katanya Warung Madura tidak memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dll.

“Aprindo jangan mencari gara-gara. Sebaiknya urus anggotanya sendiri pengusaha ritel modern, jangan mengurusi warung kecil kelontong, apalagi secara khusus menyebut Warung Madura, menjual barang yang dilarang dan melanggar aturan,” tegas Jusuf Rizal, tokoh Madura asal Pemekasan memberi tanggapan.

Menurut pria aktivis penggiat anti korupsi yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu, apa motif Aprindo mengobok-obok dan mencari-cari kesalahan Warung Madura. Karena yang berjualan elpiji dan bensin eceran bukan hanya Warung Madura, apalagi juga menyebut jual miras segala.

Ia sependapat dengan Roy Mandey, bahwa setiap masyarakat yang berusaha harus patuh pada aturan. Tapi jangan mencari gara-gara dan menyudutkan Warung Madura, seolah-olah Warung Madura telah melakukan pelanggaran hukum dalam berusaha. Gagal larang Warung Madura buka 24 jam, kini pake modus baru.

Jusuf Rizal meminta Roy Mandey jangan hanya bicara menuduh Warung Madura jual miras. Tapi harus menunjukkan di daerah mana Warung Kelontong Madura yang jual miras itu. Sebagai Ketum Aprindo, jangan sampai sebar berita bohong yang merugikan masyarakat Madura yang memiliki usaha kelontong.

“Jika ada pelanggaran hukum dalam berusaha, itu otoritas pemerintah, bukan domain Aprindo. Sebaiknya Roy Mandey urus pengusaha ritelnya, jangan urus warung kelontong yang merupakan UKM (Usaha Kecil dan Menengah),” papar Jusuf Rizal berang.

Guna merespon sikap Aprindo, FMMP juga akan membentuk Satgas Pengawasan Ritel yang melanggar aturan, baik perizinan, pendirian lokasi maupun jam operasional yang diduga banyak melanggar Permendag Nomor 23 Tahun 2021. Nanti disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi perhatian dan diberi sanksi.

Sebelumnya, Warung Madura oleh Sekretaris Kemenkop UKM, Arif Rahman Hakim melarang Warung Kelontong Madura buka 24 jam. Diduga Sekretaris Kemenkop UKM adalah Kroni Aprindo. Kemudian FMMP bereaksi agar Kemenkop UKM jangan jadi jongos Kapitalis. Akhirnya Menteri Koperasi UKM, Teten Masduki menyebut tidak ada yang dilanggar Warung Madura buka 24 jam. Kini Aprindo pake modus baru, urusi produk yang dijual di Warung Madura. (Adito)

Dr Herman Hofi Herna, Apa Salah Soal Dana Hibah yang Diterima Yayasan Mujahidin Pontianak

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Mei 9, 2024

Teropongindonesianews.com

Pontianak Kalbar – Dr. Herman Hofi Munawar merasa heran, apa yang salah dengan dana hibah yang diterima Yayasan Mujahidin Pontianak pada hari Kamis 9 Mei 2024 Wib kepada awak media.

Dia mengakui belum menemukan substansi yang dipermasalahkan oleh sebagian orang tentang permasalahan ini.

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Dr. Herman Hofi Munawar mengatakan merasa agak aneh dan heran, menyikapi kencang nya sebagian orang mempergunjingkan pembangunan sekolah dan beberapa kios di komplek Masjid Raya Mujahidin dengan menggunakan dana hibah dari Pemprov Kalbar.

“Coba kita sama-sama pahami terkait hibah dan bansos pada Masjid Raya Mujahidin. Apa landasan hukumnya. Hal ini menjadi penting sekali agar informasi menjadi benar dan tidak menjadi liar yang dapat di manfaatkan pihak-pihak tertentu yang bersifat negative interest atau pihak yang tidak puas atas suatu kebijakan yayasan,” ucapnya Herman Hofi

Iya menjelaskan Pemprov Kalbar dalam memberikan bantuan hibah tentu saja tidak mungkin tanpa dasar. Seperti yang kita pahami bersama bahwa Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, regulasi itu bersifat lex generalis.

“Dalam kontek Masjid Raya Mujahidin yang mendapatkan hibah terus menerus dan diatur dalam Permendagri No 77 Tahun 2020 sebagai lex specialis. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa ada asas lex specialis derogat legi generali yang mengandung arti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan itu yang sifatnya umum,” katanya, menambahkan.

Permendagri tersebut, kata Hofi, tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, mengatur bahwa badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diberikan hibah secara terus menerus, yang diperuntukan untuk pembangunan gedung sekolah dan sejumlah kios di bawah gedung sekolah.

Dia menegaskan dengan regulasi tersebut hibah pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Mujahidin dan sejumlah kios merupakan hal yang dibenarkan. Semangat penegakan hukum tentu menjadi harapan kita semua, namun penegakan hukum harus tegak lurus based on the law, bukan based on hatred.

“Tentu menjadi dambaan kita semua dalam penegakan hukum itu harus didasari fakta dan alat bukti. Sebab, jika tidak, akan memunculkan penegakan hukum yang didasari kebencian dan balas dendam,” ujarnya.
Menurut nya, polemik berkepanjangan menyeret masyarakat dengan persoalan yang tidak jelas di tengah masyarakat harus dihentikan.

Sebab Yayasan Mujahidin adalah yayasan milik umat, tentu akan merasa risih dan terganggu. Hal ini dapat dimaklumi karena bersentuhan langsung dengan umat sehingga akan berdampak terhadap aktivitas yayasan.

Lebih lanjut Herman Hofi Munawar menjelaskan landasan hibah. Status Masjid Mujahidin Pontianak berdasarkan SK Gubernur telah dijadikan sebagai Masjid Raya (Masjid Raya Mujahidin) yaitu berdasarkan SK Gubernur 397/2021 tentang Penetapan Masjid Raya Mujahidin Pontianak sebagai Masjid Raya Provinsi Kalbar.

“Dengan demikian maka pemerintah Provinsi Kalbar bertanggung jawab atas berbagai pembiayaan terhadap semua hal yang menjadi bagian lingkup dari amal usaha Masjid Raya Mujahidin,” katanya.
Dijelaskannya, SK Gubenur ini merujuk dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No 802/ 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid”.

“Karena Masjid Mujahidin berstatus masjid Raya maka Masjid Raya dibiayai oleh Pemerintah Provinsi dan memiliki fasilitas bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, politeknik, sekolah atau kampus,” katanya, mengakhiri penjelasan.

Sumber : Dr. Herman Hofi
Jono Aktivis 98

Adanya Laporan Dugaan Tempat Judi Mesin Reskrim Polres Ketapang Sidak TKP

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Mei 9, 2024

Teropongindonesianews.com

Ketapang Kalbar – Terkait adanya berita tentang sebuah rumah toko yang dijadikan tempat lokasi perjudian jenis mesin ketangkasan yang beredar beberapa waktu yang lalu, Satuan Reskrim Polres Ketapang langsung melakukan pengecekan di sebuah ruko di Jalan Agus Salim Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, pada Rabu (08/05/2024)

Kapolres Ketapang AKBP Tommy Ferdian melalui Kasat Reskrim AKP Wawan Darmawan menyampaikan bahwa Tim Reskrim Polres Ketapang yang langsung dipimpin oleh dirinya, melakukan pengecekan dan pemeriksaan di dua lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

“Kita lakukan pengecekan dan pemeriksaan di dua lokasi yaitu di sebuah ruko di Jalan Agus Salim dan sebuah ruko di Jalan Merdeka Ketapang. Pemeriksaan dan pengecekan ini kita lakukan setelah adanya informasi dari warga serta adanya berita dari rekan rekan wartawan terkait kegiatan judi ketangkasan mesin di dua ruko tersebut ” Ujar Wawan, pada awak media pada hari Kamis 9 Mei 2024.

Dilanjutkannya tim opsnal satuan reskrim Polres Ketapang langsung melakukan penyisiran dan penindakan di dua lokasi ruko, bersama beberapa awak media, tim satreskrim melakukan pengecekan sampai kedalam ruko dan dari hasil pemeriksaan di dua lokasi tersebut, tim opsnal satuan reskrim Polres Ketapang tidak menemukan alat atau perangkat untuk permainan judi ketangkasan mesin maupun judi jenis lainnya.

Walau tak membuahkan hasil saat melakukan pengecekan di dua lokasi di maksud, Kasat Reskrim dengan tegas menyampaikan kepada pemilik tempat agar tidak menjadikan lokasi rukonya untuk kegiatan praktek perjudian jenis apapun.

Dirinya menegaskan bahwa apabila diketahui lokasi ruko tersebut dijadikan tempat perjudian maka pihaknya tidak segan untuk melakukan penegakan hukum.

Sumber : Humas Polres Ketapang
Jono Aktivis 98

Tim Jibom Satbrimob Sterilisasi Beberapa Gereja

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Mei 9, 2024

Teropongindonesianews.com

Pontianak Kalbar – Personel Jibom Satbrimob Polda Kalbar Sterilisasi Beberapa Gereja Berikan Rasa Aman Masyarakat Beribadah

Satbrimob Polda Kalbar lakukan sterilisasi dibeberapa gereja demi berikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah. Kamis (09/05/24).

Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kota Pontianak yang ingin melaksanakan ibadah Satbrimob Polda Kalbar menurunkan satu regu tim Jibom untuk melakukan sterilisasi dibeberapa gereja yang ada di Kota Pontianak.

Kegiatan sterilisasi ini merupakan salah satu kegiatan wajib yang dilaksanakan oleh Satbrimob Polda Kalbar apabila di kota maupun di kabupaten yang ada di Provinsi Kalbar akan melaksanakan kegiatan ibadah atau acara besar lainnya.

Dikegiatan sterilisasi ini personel melakukan pengecekan mulai dari melakukan pengecekan didalam tempat pelaksanaan ibadah hingga diluar tempat pelaksanaan ibadah dengan tujuan agar pada saat pelaksanaan nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada saat masyarakat melaksanakan ibadah.

“Kegiatan sterilisasi ini memang kegiatan wajib yang kami lakukan apabila di kota ataupun kabupaten di Provinsi Kalbar yang akan melaksanakan ibadah maupun acara besar lainnya.

Kami sudah melakukan pengecekan mulai dari pengecekan didalam tempat pelaksanaan sampai diluar dan alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan.

Nantinya kami akan melakukan patroli disini dilingkungan tempat ibadah ini dengan tujuan untuk memastikan kembali keamanan selama pelaksanaan ibadah berlangsung.

Ada 2 gereja yang kami lakukan sterilisasi yaitu di Gereja Katolik MRPD yang beralamatkan di Jl. Gusti Hamzah serta di Gereja HKBP yang beralamat di Jl. Pulau We Kota Pontianak” ucap Ipda Agus Hermawan.

Sumber : Brimob Polda Kalbar Ponco
Jono Aktivis 98