Teropongindonesianews.com
BLITAR – Rapat paripurna di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar pada Senin (10/02/2025) dihadiri oleh jajaran pejabat daerah. Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Adi Santoso, S.P., hadir dalam acara tersebut, bersama dengan Wali Kota Blitar Santoso dan Wakil Wali Kota Blitar Tjutjuk Sunario.
Selain itu, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar terpilih, Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba, juga turut hadir. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), anggota DPRD, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), staf ahli, serta para camat.
Yang menarik dalam rapat paripurna ini adalah kehadiran Elim Tyu Samba sebagai Wakil Wali Kota Blitar terpilih. Elim menjadi perempuan pertama dalam sejarah Kota Blitar yang menduduki posisi tersebut. Hal ini menjadi catatan tersendiri dalam sejarah kepemimpinan daerah di Kota Blitar.
Dalam sesi wawancara usai acara, Elim menyampaikan pandangannya mengenai arah pemerintahan Kota Blitar ke depan. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat agar kebijakan yang dijalankan lebih efektif dan selaras dengan kebijakan nasional.
“Kebijakan-kebijakan dari Pak Wali Kota Santoso dan Pak Tjutjuk yang sudah baik akan kita lanjutkan. Selain itu, kita akan melakukan perbaikan di sektor-sektor yang memang perlu diperbaiki serta menghadirkan inovasi dan terobosan baru,” ujarnya.
Elim juga menegaskan bahwa pihaknya akan menghadirkan gebrakan-gebrakan baru untuk membawa Kota Blitar ke arah yang lebih baik. Namun, ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus dilakukan dengan perencanaan matang agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Saat ditanya mengenai program makan bergizi gratis yang saat ini berjalan, Elim memastikan bahwa program tersebut tetap berlanjut. Namun, ia mengakui masih ada beberapa daerah yang perlu dikondisikan agar program tersebut bisa berjalan lebih optimal.
“Termasuk di daerah Kota Blitar, kita harus menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Tetapi, program ini tetap berjalan dan kami menunggu arahan lebih lanjut dari pusat,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari program yang telah dicanangkan. Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaannya tetap bergantung pada kebijakan dari pemerintah pusat.
Adito
