Teropongndonesianews.com
Pesawaran -Tiga lembaga organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta forum jurnalis di Kabupaten Pesawaran, menyoroti dugaan penyimpangan dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pesawaran. Dugaan ini mencuat setelah pemberitaan tentang study tour kepala desa ke Yogyakarta yang viral di media online setempat.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa anggaran senilai Rp197.600.000, yang tertera dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas PMD untuk perjalanan dinas, dialokasikan untuk membiayai keberangkatan 54 kepala desa dan rombongan ke Yogyakarta untuk study tour. Namun, kegiatan tersebut dinilai tidak terkait dengan tugas resmi dan seharusnya digunakan untuk kepentingan dinas dan pengembangan wilayah.
“Kegiatan ini lebih mirip wisata daripada kegiatan edukatif atau pengembangan wilayah,” ujar salah satu sumber. “Anggaran seharusnya digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.”
Menanggapi hal ini, tim jurnalis dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) berusaha melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas PMD, Nur Asyikin. Namun, beliau tidak berada di tempat karena ada urusan lain. Tim hanya bertemu dengan Sekretaris Dinas, Sri Rahayu.
Sri Rahayu membenarkan bahwa anggaran tersebut memang untuk pelaksanaan study tour kepala desa atas perintah atasan. Namun, ia juga menyebutkan bahwa pihaknya sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanpa menjelaskan detail pemeriksaan tersebut.
Fakta lain yang mengemuka adalah pengakuan Sekretaris Dinas PMD bahwa anggaran makan minum senilai Rp29.000.000 sebagian digunakan untuk acara kegiatan karya bakti TNI di Desa Lumbir Rejo, juga atas perintah pimpinan.
Namun, Kepala Desa Lumbir Rejo, Ridho, saat dikonfirmasi oleh tim PPWI, mengatakan bahwa anggaran yang diterima dari Dinas PMD hanya Rp8.000.000, yang digunakan untuk sewa kantor dan konsumsi dalam acara tersebut.
Sri Hayani, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Inspirasi Wanita Indonesia (IWANI) Kabupaten Pesawaran, menyoroti adanya banyak dugaan kejanggalan dalam penggunaan anggaran APBD Dinas PMD.
“Banyak dugaan mark-up karena baru dua item saja sudah terlihat carut marutnya penggunaan anggaran, karena tidak sesuai dengan rencana belanja yang ada dalam APBD Dinas itu sendiri,” ungkapnya.
Tejo, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPWI Kabupaten Pesawaran, juga mengungkapkan pendapatnya terkait dugaan mark-up dan kebocoran anggaran di setiap pos Dinas PMD.
“Kami meminta kepada Dinas terkait dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan kroscek dan audit anggaran Dinas PMD Pesawaran,” tegasnya.
Sementara itu, Amrullah, Ketua LSM Jerat Kabupaten Pesawaran, menyatakan akan mendalami setiap pos belanja anggaran Dinas PMD Pesawaran.
“Jika ada temuan yang merugikan negara, maka kami akan laporkan kepada pihak Dinas terkait dan APH,” tutupnya.
Herdra/PPWI
