Teropongindonesianews.com
Way Kanan, – Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan 2025–2029 dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (2/8), memantik kritik keras dari Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Kabupaten Way Kanan. Ketua AJP, Sugeng Purnomo, menyatakan RPJMD kali ini belum menunjukkan keberpihakan nyata terhadap persoalan mendesak rakyat, khususnya kondisi infrastruktur dasar seperti jalan penghubung desa yang rusak berat.
Selasa 05 Agustus 2025
Dalam keterangannya, Sugeng menyesalkan minimnya partisipasi anggota DPRD dalam sidang penting tersebut. Dari total 40 anggota, hanya 28 yang hadir. “RPJMD ini bukan sekadar dokumen. Ini arah pembangunan lima tahun ke depan. Kalau wakil rakyat saja tidak hadir penuh, lalu siapa yang sungguh-sungguh peduli dengan nasib rakyat?” tegasnya.
Aliansi Jurnalis Persada secara khusus memberikan apresiasi kepada Fraksi PAN dan NasDem yang secara terbuka menyerukan penghapusan anggaran bimbingan teknis (bimtek) dan perjalanan dinas yang dinilai tidak membawa dampak nyata. “Kritik mereka tepat sasaran. Bimtek yang berulang dan tak jelas manfaatnya hanya menjadi pelarian anggaran. Uang rakyat seharusnya diarahkan untuk memperbaiki jalan-jalan rusak, bukan untuk kegiatan seremonial,” ujar Sugeng.
Menurutnya, infrastruktur jalan adalah denyut nadi kehidupan masyarakat desa. “Jalan rusak berarti ekonomi tersendat, pendidikan terhambat, dan pelayanan publik lumpuh. Kita harus berani menata ulang anggaran. Kurangi belanja birokrasi, tambahkan belanja infrastruktur rakyat. Itu prinsip keadilan pembangunan,” lanjutnya.
Sugeng menegaskan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar seharusnya mendapat porsi minimal 40% dari total belanja pembangunan. “Jangan biarkan prioritas APBD kita tenggelam oleh kegiatan tempelan yang hanya mempercantik laporan, bukan memperbaiki kenyataan.”
Pantauan lapangan yang dihimpun jurnalis AJP menunjukkan bahwa kondisi jalan di sejumlah kecamatan seperti Banjit, Negeri Besar, Bahuga, dan Pakuan Ratu masih sangat memprihatinkan: berlubang, becek, dan tak layak dilalui. “Fakta-fakta ini nyata. Tapi sayangnya, fakta diabaikan oleh kebijakan,” ucap Sugeng.
Ia menambahkan, “Padahal APBD Way Kanan mencapai ratusan miliar setiap tahun. Tapi jika rakyat masih harus menanggung derita jalan rusak, maka jelas ada yang salah dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran.”
AJP mendorong agar RPJMD tidak sekadar menjadi dokumen elitis, tapi benar-benar dipantau secara terbuka oleh publik. Sugeng mendesak agar dibangun sistem pelaporan berbasis digital yang bisa diakses siapa saja. “Kami ingin ada dashboard RPJMD terbuka. Rakyat harus bisa tahu berapa kilometer jalan dibangun tahun ini, berapa anggarannya, dan siapa pelaksananya. Ini soal transparansi.”
Sebagai bentuk konkret kontrol sosial, AJP juga tengah menggagas Forum Pemantau Pembangunan Desa yang melibatkan jurnalis warga, LSM lokal, dan pemuda desa untuk ikut memantau realisasi pembangunan di tingkat akar rumput. “Kami tidak sedang mencari musuh, tapi kami ingin memperjuangkan keberpihakan. Rakyat butuh pembangunan yang nyata, bukan pencitraan,” tandasnya.
Sugeng menekankan bahwa pembangunan tidak boleh lagi disandarkan pada kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat. “Jika orientasi pembangunan masih dikuasai oleh agenda perjalanan dan pelatihan-pelatihan formalitas, maka jangan heran jika lima tahun ke depan kita kembali terjebak di titik yang sama — banyak anggaran, minim hasil.”
Di akhir pernyataannya, Sugeng menyerukan kepada seluruh pemegang kekuasaan anggaran, baik eksekutif maupun legislatif, agar kembali pada ruh pembangunan: berpihak pada rakyat.
“Kita tidak sedang bermain-main. Ini tentang masa depan Way Kanan. Hentikan seremoni, bangun yang substansial. Rakyat tidak butuh seminar. Rakyat butuh jalan. Perbanyak anggaran untuk infrastruktur, dan hentikan penghamburan uang rakyat untuk kegiatan
Darwin
About The Author
