Teropong Indonesia News
JEMBER – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jember menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Jember kemarin. Mereka menyuarakan penolakan tegas terhadap rencana penghentian atau pemotongan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai sangat krusial bagi perbaikan gizi dan masa depan generasi muda daerah ini. (Senin – 22 Juni 2026)
Dalam orasi dan spanduk yang dibawa, pesan utama yang disampaikan adalah “Jangan Hentikan MBG – Investasi Masa Depan Anak Jember”. Massa menekankan bahwa program ini bukan sekadar pemberian makanan, melainkan langkah strategis untuk menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi pelajar, serta membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas demi kemajuan Jember ke depan.
Data Gizi: Alasan Kuat MBG Harus Tetap Berjalan
Kondisi gizi di Jember masih memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting pada balita di Jember mencapai 30,4 persen, salah satu yang tertinggi di Jawa Timur, meskipun mulai menunjukkan tren penurunan dari angka 34,9 persen pada tahun 2022 sebelumnya. Angka ini menegaskan bahwa intervensi gizi yang berkelanjutan seperti MBG sangat dibutuhkan untuk memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan kognitif anak-anak di wilayah ini.
Dukungan Pemerintah Daerah & Dampak Ekonomi
Sebagai informasi, Kabupaten Jember telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai daerah percontohan nasional pelaksanaan MBG. Bupati Jember, Muhammad Fawait (Gus Fawait), secara tegas menyatakan dukungannya. Menurutnya, MBG bukan hanya soal gizi, tetapi juga penggerak ekonomi kerakyatan. Program ini telah membantu menaikkan harga hasil tani lokal—seperti jeruk di Semboro yang sempat anjlok menjadi Rp4.000/kg kini naik menjadi minimal Rp10.000/kg—dan diproyeksikan menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp4 triliun per tahun jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi penuh.
Tuntutan Masyarakat
Massa meminta DPRD Jember menjadi jembatan aspirasi yang kuat, menyampaikan ke pemerintah pusat agar:
-Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan MBG tanpa pemotongan kuota atau penurunan kualitas gizi
-Menjamin keberlanjutan anggaran agar tidak terganggu oleh kebijakan efisiensi yang merugikan masyarakat
-Meningkatkan pengawasan ketat terhadap distribusi, kebersihan, dan mutu makanan agar tetap higienis dan tepat sasaran
Tanggapan DPRD Jember
Pihak DPRD Jember menerima nota aspirasi dari perwakilan aliansi. Ketua DPRD, Ahmad Halim, menyatakan kesediaan untuk membahas tuntutan tersebut dalam rapat komisi terkait dan memperjuangkan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. “Kami mengapresiasi kepedulian warga. Isu gizi dan masa depan anak adalah prioritas utama yang akan kami perjuangkan bersama,” ujarnya. Sementara itu, anggota dewan lainnya, Widarto, menegaskan dukungan terhadap program namun menyoroti perlunya perbaikan tata kelola, termasuk pemenuhan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) pada seluruh dapur pelayanan.
K
Aksi ini menegaskan bahwa masyarakat Jember mendukung penuh keberlanjutan MBG. Keberhasilan Jember sebagai model nasional menunjukkan bahwa program ini bisa berjalan baik jika didukung data akurat dan sinergi antara pemerintah serta masyarakat. Kini, harapan publik tertuju pada komitmen legislatif dan eksekutif untuk menjamin agar program mulia ini terus berjalan demi menurunkan angka stunting dan mencetak generasi Jember yang lebih sehat, cerdas, dan unggul. HARIANTO
About The Author
