Teropongindonesianews.com – Warga Nahdlatul Ulama (NU) menyayangkan konflik internal yang terus berlarut di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketegangan ini bahkan telah mencapai titik yang oleh banyak kalangan nahdliyin disebut sebagai fase ambyar hingga mudyar—sebuah kondisi yang porak-poranda dan kian sulit dipersatukan kembali.
Setidaknya, ada enam tokoh utama yang dalam beberapa tahun terakhir berada di pusaran dinamika konflik ini:
• Kubu Sultan : Terdiri dari Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Bendahara Umum PBNU H Gudfan Arif Ghofur.
• Kubu Kramat : Terdiri dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori, dan Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni.
Ironisnya, perseteruan justru terjadi di antara para pemegang kebijakan yang secara organisatoris seharusnya saling menopang. Katib Aam semestinya berjalan selaras dengan Rais Aam, begitu pula Ketua Umum yang idealnya bekerja harmonis dengan Sekjen, serta Wakil Ketua Umum dengan Bendahara Umum. Namun yang terjadi justru sebaliknya; ego dan friksi berkepanjangan ini berkali-kali menjadi konsumsi publik.
Mayoritas warga NU sejatinya merindukan kedamaian di jajaran elite. Terlebih, momentum Islah Lirboyo sempat mengembuskan secercah harapan bahwa konflik internal PBNU akan segera berakhir. Sayangnya, hingga hari ini, tensi ketegangan di tingkat pusat belum juga mereda.
Banyak pihak menyimpulkan bahwa muara persoalan hanyalah rivalitas antara Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf dan Sekjen Saifullah Yusuf. Namun, benarkah sesederhana itu?
Sebagai warga NU dan kiai kampung, saya mencoba melakukan tabayun dengan menelusuri rekam jejak sejarah konflik ini. Dari penelusuran tersebut, tesis saya mengarah pada satu kesimpulan: ada satu figur yang hampir selalu hadir dalam setiap episode ketegangan di lingkungan NU, yakni KH Miftahul Akhyar.
Tulisan ini sama sekali tidak bermaksud menyebarkan fitnah. Sebaliknya, catatan ini disajikan berdasarkan fakta rekam jejak sejarah, agar warga nahdliyin dapat menilai secara jernih figur pemimpin seperti apa yang dibutuhkan PBNU ke depan.
Karier struktural KH Miftahul Akhyar di NU dimulai saat menjabat sebagai Rais Syuriah PCNU Surabaya, mendampingi KH Asep Saifuddin Chalim selaku Ketua Tanfidziyah.
KH Asep bukanlah kiai sembarangan. Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah (Surabaya & Mojokerto) ini memiliki jaringan pendidikan Islam terbesar di Indonesia yang mendidik ribuan santri dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Namun, relasi keduanya kerap diwarnai perbedaan pandangan yang tajam dalam mengelola organisasi. Demi menjaga kondusivitas, KH Miftahul Akhyar akhirnya didorong untuk naik ke tingkat provinsi.
Di tingkat wilayah, KH Miftahul Akhyar menjabat sebagai Rais Syuriah PWNU Jawa Timur mendampingi Ketua Tanfidziyah KH Mutawakkil Alallah.
KH Mutawakkil adalah Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo—salah satu pesantren tertua di Nusantara dengan jaringan alumni yang sangat masif. Meski awalnya harmonis, ketegangan kembali muncul dipicu oleh perbedaan persepsi mengenai batas kewenangan antara Syuriah dan Tanfidziyah. Urusan teknis organisasi yang semestinya menjadi domain Tanfidziyah kerap memicu benturan. Pola yang sama terulang: KH Miftahul Akhyar kembali didorong ke tingkat nasional sebagai jalan keluar.
Di tingkat pusat, beliau dipercaya menjadi Wakil Rais Aam mendampingi KH Ma’ruf Amin, saat posisi Ketua Umum PBNU dijabat oleh KH Said Aqil Siradj (2015–2020). Di balik layar, dinamika hubungan antara KH Ma’ruf Amin dan KH Miftahul Akhyar dikabarkan juga tidak selalu mulus, meski konflik tersebut berhasil diredam dari ruang publik.
Ketika KH Ma’ruf Amin terpilih menjadi Wakil Presiden RI pada 2019, KH Miftahul Akhyar otomatis naik menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Rais Aam. Puncaknya pada Muktamar ke-34 di Lampung (2021), beliau resmi terpilih sebagai Rais Aam PBNU berpasangan dengan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum.
Harapan publik agar duet ini membawa stabilitas organisasi seketika sirna. Konflik yang terjadi kali ini justru berskala jauh lebih besar, meledak ke ruang publik, dan menyeret banyak faksi di sekitarnya.
Tentu tidak adil jika seluruh rapor merah organisasi dibebankan kepada satu personal. Konflik di tubuh organisasi sebesar NU selalu melibatkan multidimensi: perbedaan visi, komunikasi yang buntu, hingga persaingan pengaruh politik di lingkaran kekuasaan. Namun, pola konflik yang terus berulang dari fase ke fase ini patut menjadi bahan renungan bersama.
NU hari ini membutuhkan pemimpin yang mampu merekatkan, bukan menambah fragmentasi. NU memerlukan figur yang teduh, bersahaja, dan mampu menjadi pengayom bagi seluruh unsur jam’iyah.
Kriteria keteduhan tersebut sulit ditemukan dalam diri KH Miftahul Akhyar, yang gaya hidupnya kerap disorot karena lekat dengan fasilitas mewah—seperti kendaraan Alphard dan Land Cruiser, serta kediaman megah berlantai tiga di atas lahan yang luas.
Sejarah NU telah meneladani kita pada figur Rais Aam legendaris seperti KH Ahmad Siddiq dan KH Sahal Mahfudz. Keduanya abadi dalam ingatan warga nahdliyin bukan hanya karena kedalaman ilmunya, melainkan karena kesederhanaan hidup, keteduhan sikap, serta komitmen totalnya dalam merawat persatuan. Kepemimpinan profetik seperti itulah yang mendesak diperlukan NU saat ini.
Sudah saatnya Muktamar NU ke-35 menjadi momentum untuk menghadirkan kepemimpinan baru. Kepemimpinan yang tidak lagi mewariskan tradisi pertengkaran elite, melainkan yang mampu merangkul dan mempersatukan seluruh warga nahdliyin.
Sebab, NU terlalu besar untuk terus-menerus disandera oleh konflik ego para pemimpinnya.
Salam Amar Ma’ruf Nahi Munkar
HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy
Warga NU, Kiai Kampung
About The Author
