Teropongindonesianews.com – Industri pertambangan Indonesia menyambut optimisme tinggi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Undang-undang yang dinantikan selama delapan tahun ini diharapkan menjadi katalisator kebangkitan sektor vital perekonomian, membuka kembali gerbang investasi dan peluang usaha bagi para pelaku industri. Namun, euforia awal ini segera dibayangi oleh tantangan birokrasi yang kompleks dan penundaan implementasi yang signifikan, terutama terkait proses perizinan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Salah satu ganjalan utama yang diidentifikasi oleh praktisi industri adalah belum diterbitkannya penetapan Wilayah Pertambangan (WP) oleh Menteri ESDM. Tanpa adanya WP yang jelas, seluruh proses pengajuan izin usaha pertambangan baru terhenti.
HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy, Founder & Owner Bandar Tambang Nusantara Grup (Batara Grup), menyoroti bahwa aturan baru yang presisi ini, meskipun bertujuan untuk pemerataan manfaat, justru menambah kerumitan. Persyaratan kepemilikan saham yang spesifik untuk koperasi dan UMKM, kewajiban kemitraan dengan perguruan tinggi dengan skema pembagian keuntungan yang substansial, pelibatan organisasi massa keagamaan, serta mekanisme tender terbuka yang ketat bagi perusahaan besar, semuanya menuntut adaptasi dan persiapan matang dari para calon investor.
Di sisi lain, para pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang telah eksis namun belum mengantongi persetujuan RKAB juga menghadapi situasi yang mendesak. Penurunan kuota volume RKAB batubara tahun ini menjadi 600.000.000 Ton dari 790.000.000 ton pada tahun sebelumnya, ditambah dengan proses distribusi volume tersebut ke tingkat provinsi dan kabupaten, serta alokasi kepada masing-masing perusahaan, diprediksi baru akan tuntas pada Maret 2026. Penundaan ini berpotensi menghentikan aktivitas produksi dan berdampak pada kelangsungan operasional perusahaan serta rantai pasok industri.
Situasi yang dihadapi industri pertambangan saat ini menciptakan dilema yang signifikan. Di satu sisi, semangat UU Minerba untuk mendistribusikan manfaat pertambangan secara lebih merata kepada masyarakat patut diapresiasi. Namun, di sisi lain, kerumitan regulasi dan ketidakpastian implementasi berisiko menciptakan kesenjangan baru, di mana hanya segelintir pihak yang mampu menavigasi birokrasi dan memenuhi persyaratan ketat.
Muncul harapan besar agar pemerintah dapat segera mempercepat proses penetapan WP, menyederhanakan alur perizinan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian, serta memastikan distribusi RKAB berjalan efisien. Tujuannya adalah agar amanat UU Minerba untuk keadilan dan pemerataan dapat benar-benar terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia.
BiroTIN/STB
About The Author
