Teropong Indonesia News
PAMEKASAN – Menguatnya gelombang tuntutan mahasiswa yang menggema di berbagai daerah menjadi momentum penting bagi media massa untuk menjalankan perannya secara optimal sebagai salah satu pilar demokrasi. Media tidak cukup hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga dituntut hadir sebagai jembatan aspirasi publik menuju ruang-ruang pengambilan kebijakan.
Hal tersebut disampaikan Dewan Etik IWO Pamekasan, Adi Suparto, yang menilai media memiliki tanggung jawab strategis dalam mengawal dan mengartikulasikan tuntutan mahasiswa agar tidak berhenti sebagai slogan di jalanan.
Menurutnya, tuntutan yang disuarakan mahasiswa pada dasarnya merupakan refleksi dari berbagai persoalan sosial yang dirasakan masyarakat. Karena itu, media harus mampu menerjemahkan aspirasi tersebut menjadi wacana publik yang terstruktur, terverifikasi, dan memiliki daya dorong terhadap lahirnya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Media tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi, tetapi juga menjelaskan mengapa hal itu penting dan apa dampaknya bagi masyarakat luas. Dengan begitu, berbagai tuntutan mahasiswa dapat dipahami sebagai isu kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah,” ujar Adi, Senin (15/6/2026).
Ia menjelaskan, media juga berfungsi sebagai ruang dialog yang mempertemukan berbagai elemen bangsa, mulai dari mahasiswa, akademisi, pemerintah, hingga masyarakat sipil. Melalui forum diskusi, liputan mendalam, dan pemberitaan yang berimbang, media dapat membantu membangun komunikasi yang sehat di tengah dinamika demokrasi.
Selain itu, fungsi pengawasan (watchdog) yang melekat pada media dinilai semakin penting dalam mengawal tuntutan mahasiswa. Media tidak cukup hanya meliput aksi demonstrasi, tetapi juga perlu mengkaji substansi tuntutan, relevansinya terhadap kondisi masyarakat, serta memantau respons dan langkah konkret yang diambil pemerintah.
“Media harus memastikan apakah pemerintah benar-benar mendengar aspirasi yang disampaikan atau hanya memberikan respons normatif tanpa tindak lanjut yang jelas. Di sinilah fungsi kontrol sosial media menjadi sangat penting,” katanya.
Adi juga menekankan pentingnya peran media dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Berbagai isu yang diangkat mahasiswa sering kali berkaitan dengan kebijakan publik yang kompleks dan tidak mudah dipahami oleh semua kalangan.
Melalui laporan mendalam, analisis, dan penyajian data yang mudah dipahami, media dapat membantu masyarakat memahami akar persoalan, dampak kebijakan, serta alternatif solusi yang ditawarkan. Dengan demikian, dukungan publik terhadap gerakan mahasiswa dapat tumbuh berdasarkan pemahaman yang utuh, bukan semata-mata karena sentimen emosional.
Di tengah situasi yang kerap diwarnai polarisasi, Adi mengingatkan agar media tetap menjaga independensi dan profesionalismenya. Media tidak boleh menjadi alat propaganda kelompok tertentu, baik yang berada di lingkaran kekuasaan maupun kelompok yang sedang melakukan perlawanan.
“Kredibilitas media dibangun melalui sikap independen, kritis, dan berimbang. Ketika media mampu menjaga posisi tersebut, maka kehadirannya akan lebih dipercaya oleh publik maupun para pengambil kebijakan,” tegasnya.
Pada akhirnya, lanjut Adi, peran media dalam mengawal berbagai tuntutan mahasiswa merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi. Media yang aktif, kritis, dan berpihak pada kepentingan publik akan mampu memastikan bahwa suara mahasiswa tidak berhenti sebagai gema di jalanan, melainkan dapat menembus ruang-ruang kebijakan dan mendorong perubahan yang nyata.
“Media bukan hanya saksi perjalanan sejarah demokrasi, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk arah dan kualitas demokrasi itu sendiri,” pungkasnya. Biro
About The Author
